Soal proyek sodetan Ciliwung, Sandi sebut Pemprov DKI tak kekurangan anggaran

Menurut Sandi, proyek sodetan itu berfungsi untuk penanggulangan dan pengelolaan air dan memastikan DKI Jakarta memiliki sistem aliran air (float system) yang bagus. "Itu non-negotiable. Itu harus kita danai. Pemprov harus merogoh kocek dan kita harus invest di situ," ujarnya.

2018-02-08 17:34:26

Banjir Jakarta

Kelanjutan proyek sodetan Sungai Ciliwung saat ini masih terkendala pembebasan lahan. Proyek sodetan ini sebagai salah satu antisipasi banjir yang masih menjadi PR Pemprov DKI Jakarta.

Terkait proyek ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno, mengatakan Pemprov DKI Jakarta tak kekurangan anggaran. "Anggaran enggak kurang. Kita tinggal sepakat jumlahnya berapa yang sudah di-appraise. Kita enggak ada masalah. Itu bisa kita eksekusi," jelasnya di Balai Kota, Kamis (8/2).

Proyek sodetan itu berfungsi untuk penanggulangan dan pengelolaan air dan memastikan DKI Jakarta memiliki sistem aliran air (float system) yang bagus. "Itu non-negotiable. Itu harus kita danai. Pemprov harus merogoh kocek dan kita harus invest di situ," ujarnya.

Menurutnya, tak masalah berapa pun jumlah anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta untuk kelanjutan proyek tersebut. Anggaran yang dikucurkan bisa disebut sebagai investasi demi tata kota yang berkelanjutan dan layak huni.

"Kalau saya melihatnya sih investasi. Investasi untuk memastikan kota ini liveable and sustainable," kata politisi Gerindra ini.

Terkait ketersediaan rumah susun (rusun) untuk merelokasi warga yang terkena proyek ini, Sandi mengatakan pihaknya ingin menyediakan akomodasi yang dekat dengan tempat tinggal warga sebelumnya. "Jadi yang di Jatinegara itu contoh yang bagus banget, Jatinegara Barat di mana ada rusunnya di situ. Nah kita pengin hadirkan seperti itu," ujarnya.

Terkait lahan yang belum bisa dibebaskan Pemprov DKI Jakarta karena adanya sengketa, Sandi mengatakan seharusnya ada inovasi karena menyangkut kepentingan umum.

"Ada UU Nomor 2 Tahun 2012 kalau tidak salah yang memberikan keleluasaan. Jika ini proyek yang sangat berpengaruh kepada kepentingan umum dan negara hadir di sana," ujarnya.

"Sengketa tersebut dibawa ke pengadilan tapi lahannya langsung bisa diserahkan ke pemerintah untuk dibangunin infrastrukturnya. Apakah itu saluran, apakah itu jalan, apakah itu fasilitas infrastruktur publik lainnya. Jadi ini akan kita coba dorong pendekatan-pendekatan yang bisa mempercepat. Kita tidak ingin ini berlarut-larut terus," klaim Sandi.

(mdk/lia)