Ahok: Otak dan mental PNS DKI harus di-tune up

Kebiasaan PNS mempersulit pelayanan. Membungkuk di depan pejabat dan galak pada rakyat. Ahok pun menyindir mereka.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali berang karena persoalan administrasi untuk tinggal di Rumah Susun (Rusun) Marunda dipersulit. Penyewa harus bolak-balik Dinas Perumahan-Rusun. Ahok pun menyindir kelakuan para PNS DKI.

"Harusnya kita itu melayani orang dan bukan pejabat. Tadi pagi ini saya baru marah-marah, orang rusun yang tinggal di rusun harus bolak balik ke Dinas perumahan. Sampai sana pun tidak beres-beres," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/6).

Menurutnya, tidak ada salahnya pegawai Dinas Perumahan ditempatkan ke Rusun. Hal ini untuk mempermudah pelayanan bagi warga Rusun.

"Apa susahnya kan, kalau perlu malam, kan itu harus di lakukan. Ini lah orang-orang yang kayak gitu, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah, gitu loh. Nah yang kayak gini harus kita ubah, harus di-tune up otaknya," jelasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan jika orang-orang bermasalah di Dinas Perumahan dipindahkan ke Satpol PP dan Damkar maka akan sebabkan permasalahan baru. Begitu juga dipindahkan di Dinas Pemakaman akan timbul persoalan baru.

"Karena ini mental jadi orangnya yang mesti diperbaiki. Tapi kita bersyukur di DKI Jakarta masih ada orang baik. Sebenarnya dengan dengan adanya seleksi lurah dan camat. Kita langsung bisa mengetahui kompetensi semua orang, ini nanti yang soal kepala sekolah lagi hitung-hitungan apa perlu puskemas tiap tahun. Apa kita perlu tahu standar pelayanannya apa," jelasnya.

Tingkat pelayanan publik Jakarta kini berada di peringkat 3 di bawah DIY dan Jatim. Pasalnya, pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) di Jakarta diakui oleh Ahok masih banyak menjadi keluhan warga.

"Yang paling banyak dikeluhkan orang IMB, yang paling banyak masalah kan IMB. Kalau soal akte-akte kan sudah lumayan. Yang jelas kita harus belajar banyak dari Surabaya. Mereka sudah sangat baik," katanya.

Untuk itu, ia akan melakukan perbaikan SDM dengan memberikan gambaran bahwa pentingnya melayani warga ketimbang pejabat.

"Orangnya mesti di tune-up dulu. Supaya persepsinya itu bahwa kita melayani orang. Kita bukan pejabat," tandasnya.(mdk/ian)