Ahok: Gunakan hak interpelasi, DPRD hanya gaya-gayaan

Ahok mengaku tidak mau ambil pusing terkait rencana DPRD ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanggapi sepele rencana sejumlah anggota DPRD DKI yang ingin menggunakan hak interpelasi terkait persoalan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Menurutnya, alasan para anggota DPR itu tidak berdasar.

"Kalau interpelasi biasa, enggak interpelasi saja sudah nanya-nanya kita kok. Itu gaya-gayaan saja," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/5).

Ahok mengaku tidak mau ambil pusing terkait rencana DPRD tersebut. Apalagi soal pemakzulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Biasa-biasa saja, semua hak tanya biasa-biasa saja interpelasi. Kalau mau pemakzulan, bagaimana bisa provinsi itu pemakzulan lagian Pemprov itu terdiri dari pemerintah dan DPRD bukan seperti hubungan DPR RI dan presiden kan beda," ujarnya.

Penggalangan hak interpelasi ini digulirkan oleh Asraf Ali, anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta. Menurut anggota DPRD dari Partai Golkar ini, sudah ada 32 anggota DPRD yang sudah menandatangani hak interpelasi.

Alasan menggulirkan hak interpelasi karena ia menilai Jokowi tidak bisa menyelesaikan persoalan KJS. "Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf.