Dinkes DKI: Masalah 14 RS cuma miskomunikasi soal KJS
Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengklaim masalah hanya soal kesalahpahaman administrasi di internal rumah sakit.
14 Rumah sakit yang sempat menyatakan mundur dari peserta Kartu Jakarta Sehat (KJS) mengurungkan niatnya. Ternyata ada kesalahpahaman administrasi di internal rumah sakit. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengklaim masalah internal sudah beres dan 14 rumah sakit tak jadi mundur.
"Kemarin dia komunikasi saja nggak nyambung antara administrasi dan instalasi gawat darurat. Tapi ada yang stafnya ke Jamkesda, yang mengatakan nggak menerima dan direktur nggak tahu," ujar Kepala dinas kesehatan Dien Emawati usai rapat bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/5).
Namun, Dien mengatakan setelah menyampaikan permasalah-permasalahan tersebut ke Sekjen Kemenkes dan dirapatkan, maka hasilnya akan dievaluasi tentang INA CBG's (Indonesia Case Base Group's). INA CGB's ini merupakan aplikasi pengajuan klaim kesehatan yang berlaku secara nasional. Kemudian, Pemprov akan melakukan evaluasi yang sama dan mempertemukan pihak rumah sakit dan Kemenkes.
"Tapi kemarin setelah kita jelaskan permasalahan-permasalahan yang ada ke pak Sekjen dan dirapatkan, kan memang akan dievaluasi dalam satu bulan ini INA CBG's akan dicek kembali kemudian kita juga evaluasi. Nanti kita ketemukan," jelasnya.
Intinya, Dien mengatakan akan ada perbaikan-perbaikan dalam pola pembayaran menggunakan INA CBGs. Ia memisalkan RS tipe C dan tipe A kenapa berbeda, padahal kalau sakit tiroid masuk ke RS C dan RS A harusnya sama.
"Kalau sakit tiroid itu apa sih obatnya apa, dokternya dokter apa, labnya apa. Sehingga perjalanan penyakit tadi namanya clinical path way. Itu yang dibayar. Kalau unit classnya masing-masing beda nanti diomongin lagi. Nah ini kan mungkin fodder masih keder. Kemarin sepakat yang 14 kembali dan kita akan lakukan perbaikan," jelasnya.
Selain itu, hasil pertemuan dengan Kemenkes kemarin, Pemprov sepakat akan mengadakan tim reaksi cepat terpadu. Tim ini terdiri dari Kemenkes dan Dinkes DKI.
"Jadi setiap permasalahan itu kan harus duduk. Wong kita laboratoriumnya BPJS nasional. Jadi kalau ada persoalan di DKI itu harus diperbaiki. Nanti 2014 lancar kok. Tapi kalau diributin ya susah," jelasnya.
Sementara itu, Rumah Sakit Thamrin menyatakan mundur karena core bisnis rumah sakit tersebut ke arah critical unit. Selain itu ada RS Admira.
"Nanti mungkin kalau sudah perbaikan siapa tahu dia masuk lagi," tandasnya.(mdk/ian)