Menlu: OKI berencana bekukan keanggotaan Suriah

Marty juga menilai jalan lain mendamaikan Suriah dengan mengirim pasukan perdamaian.

Pada 14-15 Agustus mendatang, Organisasi Konferensi Islam mengadakan pertemuan darurat membahas isu Suriah. Terkait perang saudara yang masih melanda negara itu, komunitas muslim internasional berencana menjatuhkan sanksi.

Kemungkinan pemberian hukuman itu diutarakan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Dia menilai untuk menghentikan kekerasan yang terus terjadi di Suriah, komunitas internasional harus menekan pihak-pihak bertikai, terutama pemerintahan Presiden Basyar al-Assad.

"Konon besok di Mekkah kita akan membahas kemungkinan pembekuan keanggotaaan Suriah di OKI. Selama ini kita mengedepankan kemanusiaan tapi tidak efektif karena perang saudara terus terjadi," kata Marty kepada wartawan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (1/8).

Hingga kini, pertempuran di Ibu Kota Damaskus antara Tentara Pembebas Suriah (FSA) dan serdadu pemerintah masih berlangsung. Bahkan titik pusat peperangan kini telah beralih ke kota terbesar kedua di negara itu, Aleppo.

Sejak akhir pekan kemarin jet tempur pemerintah terus menggempur basis-basis oposisi di Aleppo. Meski mulai melemah, namun tentara pemberontah masih menguasai sebagian besar wilayah kota.

Karena pertumpahan darah terus terjadi, Marty menilai langkah aktif harus ditempuh OKI dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Caranya dengan mengirim pasukan perdamaian untuk menghentikan kontak senjata.

"DK harus bersatu untuk menciptakan perdamaian, termasuk dengan menggunakan kekuatan. Bukan untuk menggulingkan pemerintahan melainkan untuk bersama memastikan agar masyarakat sipil yang tidak berdosa bisa terlindungi," kata menteri luar negeri.

Sejak konflik bersenjata meletup Maret tahun lalu, Perserikatan bangsa-Bangsa memperkirakan sekitar 20 ribu orang tewas dan lebih dari sejuta lainnya mengungsi. Perang ini diperkirakan tidak lama lagi berakhir sebab banyak tangan kanan Presiden Basyar al-Assad, mulai dari jenderal, duta besar, dan kuasa usaha di pelbagai negara mulai membelot.