Ahmad Muzani

Rumah pemenangan Kertanegara 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan siap menjadi saksi dari pertarungan kali kedua antara calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga optimis kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 yang digelar Minggu (7/4) di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi tonggak sejarah di gelaran Pilpres 2019.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku mendapat laporan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) banyak yang mengarahkan masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk memilih pasangan capres cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

"Demokrasi itu dengan segala macam perbedaannya ya kita harus menghargai perbedaan itu jangan mengganggu yang lain," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4).

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ahmad Muzani mengatakan selama ini capresnya yakni Prabowo Subianto sering mendapati masalah perizinan saat ingin melaksanakan kampanye terbuka di beberapa tempat. Bahkan, kata dia, saat sudah mendapatkan izin kampanye, izin itu dibatalkan.

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, mengaku telah membahas nama-nama calon menteri bersama Capres Prabowo Subianto. Namun, adik kandung Prabowo itu masih merahasiakan nama-nama calon menteri tersebut.

Informasi diterima, keduanya mengawali giat ini di masing-masing wilayah berbeda. Diketahui, Prabowo memilih Sulawesi Selatan dan Sandiaga menuju Sragen, sebagai titik pertama.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno akan memulai kampanye akbar secara terpisah.

Sekjen Klaim Elektabilitas Gerindra Tak Jauh dengan PDIP. Muzani mengatakan dalam survei internal Gerindra elektabilitasnya tidak berbeda jauh dari PDIP. Persentasenya, kata dia, masih terus berimpitan dengan partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Pak Prabowo akan memulai kampanye Perdana di Makassar pada hari Minggu dan InsyaAllah kampanye yang akan digelar nanti adalah kampanye yang saya kira meriah di banyak tempat di mana Pak Prabowo datang," kata Muzani.

"Tapi pertanyaan kami adalah kenapa baru dilakukan kenaikan gaji tahun 2019? kenapa THR akan dikeluarkan bersamaan dengan gaji ke-13, yang gaji ke-13 dalam tradisinya dibayar bulan Juni atau Juli," kata Muzani

Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding menilai, yang diucapkan Neno Warisman dalam acara Munajat 212 tak pantas disebut doa, melainkan orasi politik pragmatis.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi doa Neno Warisman yang dibacakan saat Acara Munajat 212. JK yang juga Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma'ruf Amin menilai pernyataan Neno adalah bentuk kampanye yang keliru.

TKN menduga acara tersebut bermuatan politis dan sarat dengan dukungan kepada pasangan calon tertentu. Pihaknya akan mengumpulkan bukti bukti guna dijadikan dasar melaporkan Bawaslu.

Muzani mengatakan, sesuai aturan jabatan aparatur sipil negara bukan jabatan politik. Sehingga, dia menilai para camat tak seharusnya bersikap seperti itu.

Sedangkan terkait pengacungan simbol dua jari yang dilakukan para petinggi BPN seperti Fadli Zon dan Zulkifli Hasan, Muzani menanggapi santai. Menurutnya, itu adalah ekspresi spontanitas saja.

BPN Klaim Suara Prabowo di Jateng Naik dan Jokowi Turun. Muzani juga tidak khawatir dengan gencarnya timses Jokowi-Ma'ruf melakukan kampanye di Jawa Barat yang notabene adalah basis Prabowo-Sandi.

Prabowo Bertemu Jenderal Purnawirawan Tentara Amerika di Hambalang. Muzani mengatakan para purnawirawan TNI itu hanya diundamg untuk memberikan ceramah. Terutama ceramah di bidang pertahanan dam tren global.

Sekjen Gerindra: Jateng Itu Kandang Manusia Bukan 'Kandang Banteng'. Karena itu, kata Muzani capresnya yakni Prabowo Subianto terus melakukan kunjungan ke Jateng.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan tata kelola administrasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi perlu ditinjau ulang. Sebab, kata dia, Jokowi sering menarik kembali putusan atau kebijakan yang telah diambil.