Ahmad Muzani

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani, bersama para Sekjen dari koalisi tim sukses pasangan nomor urut 02 mendatangi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat. Kedatangan para tim sukses itu untuk memastikan hak seluruh pemilih terpenuhi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Calon Presiden nomor urut 02 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meluapkan kekecewaannya pada jurnalis di Hari Disabilitas Dunia, Rabu (5/12). Dalam acara tersebut Prabowo bahkan menilai jurnalis sebagai antek.

Gerindra Anggap Imbauan Rizieq Soal Capres di Reuni 212 Merupakan Tausiyah. Dia menilai pesan Habib Rizieq bukanlah pelanggaran kampanye. Muzani mengatakan, hal tersebut merupakan pesan supaya masyarakat berada di jalur yang benar.

Lemahnya sistem pengawasan bisa membuka peluang para narapidana melakukan pemberontakan atau melarikan diri.

Nama Calon Presiden nomor urut 02 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belakangan ini sering dikaitkan dengan Presiden kedua Soeharto. Hal itu terjadi karena ucapan Prabowo tentang korupsi Indonesia sudah mencapai stadium 4 dikritisi oleh Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap aparat berwenang bisa bersikap adil dalam menangani kasus ujaran kebencian seperti itu. Pasalnya, kata dia, kasus Bupati Boyolali yang sempat berorasi dan menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres asu hingga kini belum ditindak lanjuti.

Jokowi selalu dikaitkan dengan isu PKI. Sedangkan Prabowo dikaitkan dengan bahaya laten Orde Baru. Isu-isu itu makin menguat jelang Pilpres 2019.

Timses Prabowo-Sandiaga Tegaskan Tak Pernah Bahas Reuni 212. BPN hanya mengimbau supaya acara reuni 212 pada bulan Desember nanti berjalan tentram dan tak mengganggu masyarakat DKI Jakarta.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut ucapan Amien Rais yang bakal menjewer Haedar Nasir merupakan bentuk keakraban antara senior dan junior di organisasi PP Muhammadiyah. Menurutnya hal tersebut tak perlu dipersoalkan.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Capres Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Muzani tak membeberkan kapan keduanya bertemu.

Gerindra: Kalau Ada Kerinduan Kembalikan Orde Baru Silakan tanya Bu Titiek. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, Prabowo ingin melakukan swasembada pangan yang sempat dilakukan Soeharto. Bukan mengembalikan sistem orde baru yang otoriter.

SBY geram dengan ucapan Muzani. Lewat akun twitternya, SBY meminta Muzani mawas diri dan tak saling menyalahkan.

Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Muzani sempat mengungkap, SBY berjanji akan mengkampanyekan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

Politisi Gerindra menegaskan tidak ada masalah yang berarti dengan Demokrat. Dia memastikan koalisinya di Pilpres 2019 solid.

Apalagi, Demokrat pasang target tak hanya lolos ambang batas parlemen 4 persen, tapi meraup 15 persen suara di Pemilu tahun depan. Jansen melihat, partainya belum merasakan efek elektoral dari sosok Prabowo.

Sampai saat ini Sandi tidak pernah beritikad untuk memenuhi janjinya pada SBY dan SBY. Bahkan, untuk berkomunikasi dengan AHY pun tidak pernah lagi

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menagih balik janji pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Hal ini dia katakan terkait ucapan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengingatkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat SBY berjanji untuk mengkampanyekan Prabowo-Sandi.

Muzani melanjutkan, Gerindra tak ada niat serakah mencalonkan Prabowo supaya mendapatkan coat tail effect. Apalagi, Gerindra juga memperjuangkan dengan lantang soal presidential treshold 0%.

Dia menambahkan, supaya Prabowo-Sandi menang pihaknya mengoptimalkan kekuatan relawan. Pasalnya, dukungan relawan tidak dibatasi oleh kekuatan partai, kekuatan koalisi maupun kekuatan caleg.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani enggan ambil pusing mengenai Partai Demokrat yang membiarkan kadernya untuk memilih pasangan capres-cawapres pilihan pribadi saat hari pencoblosan 19 April mendatang. Menurut dia pihaknya tidak ingin selalu memaksa kader partai koalisi untuk mendukung capres-cawapres Prabowo-Sandi.