Ahmad Heryawan

Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awalnya bertanya soal pengurusan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Meikarta kepada Pemprov Jabar. Neneng ditanya soal adanya uang yang masuk untuk pejabat Pemprov Jabar.

Mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin pernah membahas soal Meikarta di Moskow, Rusia bersama Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Ia menanyakan soal kewenangan izin dari megaproyek tersebut.

Aher diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Aher juga dimintai keterangan soal kewenangannya saat menjadi orang nomor satu di Jawa Barat dalam proses perizinan Meikarta.

Dalam kesempatan ini, Aher menjelaskan soal ketidakhadirannya pada 20 Desember 2018 dan 7 Januari 2019. Menurut dia, ada surat yang dia terima pada 18 Desember 2018 namun menurutnya bukan ditujukan pada dirinya.

Pemanggilan pertama pada akhir Desember lalu, karena surat yang ditujukan KPK salah alamat. Lalu, pada Senin (7/1) Aher tidak datang karena merasa tidak mendapat surat resmi dari KPK. Sejak pemberitaannya ramai, ia memutuskan untuk menghubungi call center KPK. Dia menyampaikan kepada penerima telepon bernama Taufik.

Sebelumnya, KPK mengimbau agar mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher tak mempersulit proses hukum kasus dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta. KPK berharap Aher bisa hadir untuk menjalani pemeriksaan di lembaga antirasuah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher tak mempersulit proses hukum kasus dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta.

"Bagaimana mau datang ke KPK, ga ada surat panggilannya kan. Itu persoalannya. Sampai hari ini belum menerima surat panggilan dari KPK," katanya. Aher mengaku saat ini sedang di Cirebon menemani istrinya sosialisasi sebagai caleg DPR RI.

Namun masih belum tahu kapan penyidik KPK kembali memanggil Aher. Aher sendiri sudah dua kali mangkir pemeriksaan penyidik KPK, yakni pada hari ini dan Kamis 20 Desember 2018.

Ini merupakan panggilan kedua bagi Aher. Sebelumnya Aher juga tak memenuhi panggilan pada pemeriksaan Kamis 20 Desember 2018.

Ini merupakan panggilan kedua terhadap Aher. Sebelumnya, Aher sempat mangkir pada pemeriksaan Kamis 20 Desember 2018. Sejatinya, Aher akan ditelisik soal rekomendasi terkait tata ruang proyek Meikarta yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Febri mengatakan keterangan Aher diperlukan untuk menelusuri rekomendasi terkait tata ruang proyek Meikarta yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, dia berharap Aher dapat bersikap kooperatif.

Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sejumlah saksi terkait dugaan kasus suap Meikarta. Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar pun termasuk yang akan dihadirkan.

KPK sebelumnya mengendus perizinan proyek Meikarta bermasalah. Lembaga antirasuah pun sempat mengimbau agar pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi mengaudit ulang izin tersebut.

Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher dijadwalkan akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Febri mengatakan, penyidik KPK kini tengah menelisik dugaan aliran dana terkait pengubahan tata ruang di Pemkab Bekasi. Dalam pengubahan tata ruang tersebut diperlukan revisi peraturan daerah Pemkab Bekasi. Revisi diperlukan demi memuluskan izin pembangunan Meikarta.

Hasto menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan menanggulangi pencemaran di Sungai Citarum. "‎Pak Jokowi datang memperbaiki itu dengan semangat kerakyatan dengan salaman. Datang salaman dengan rakyat. Kalau pak Jokowi tidak salaman dengan rakyat itu masuk angin‎," ucapnya.

Dia mengatakan, Aher harus disepakati dulu oleh partai pengusung Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ketika Pilkada DKI 2017 yakni Partai Gerindra dan PKS. Sebab, memang aturan Undang-undang demikian.

Di samping itu, Yuke berharap siapa pun yang nanti diusulkan dan disepakati pengganti Sandi ini bisa langsung kerja sama dengan semua pihak, baik eksekutif jajaran Pemerintah Provinsi DKI maupun legislatif dan pihak lainnya.

"Walaupun punya pengalaman di Jabar, kondisi Jakarta lebih rumit sebenarnya, masyarakatnya beragam dan Jakarta juga pusat pemerintahan," ucapnya.