Agus Harimurti

AHY menyebut banyak jenderal yang menempuh jalur politik dengan mendirikan partai baru. Seperti R. Hartono mendirikan PKPB, Edy Sudrajat dengan PKPI, Wiranto membangun Partai Hanura, dan Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerindra.

"Dari sisi hubungan kemanusiaan Pak SBY dan Mas Ketum AHY pasti bisa membuka pintu maaf jika Pak Moeldoko meminta maaf dan bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya," ujarnya.

AHY mengadakan konferensi Pers di Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Video jumpa pers juga ditayangkan oleh sang istri Annisa Pohan melalui media sosialnya. Dalam video tersebut nampak terlihat ruangan di dalam DPP Partai Demokrat hingga ke ruang kerja AHY yang tampak keren.

Kepala Departemen Informasi dan Komunikasi Partai Demokrat kubu Kongres Luar biasa (KLB), Saiful Huda menanggapi santai ditolaknya pendaftaran kepengurusan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, pertarungan sesungguhnya berada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pemerintah menolak kepengurusan Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di bawah kepemimpinan Moeldoko.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersyukur pemerintah telah menolak kepengurusan Demokrat versi KLB. AHY menyebut, hukum telah ditegakkan seadil-adilnya.

Putra Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berjanji akan terus memperjuangkan harapan rakyat bersama masyarakat sipil. AHY akan melanjutkan safari politiknya keliling Indonesia.

Mahfud bilang, pemerintah merespons ini dengan cepat. Sebab, urusan partai politik pemerintah hanya berwenang dalam hukum administrasi.

10 Mantan kader Partai Demokrat yang digugat AHY karena melawan hukum adalah Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, Max Sopacua, Achmad Yahya, Darmizal, Marzuki Alie, Tri Julianto, Supandi R. Sugondo, Boyke Novrizon, dan Jhoni Allen Marbun.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang gugatan AGus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap dua mantan kader partainya Max Sopacua dan Marzuki Alie. Namun dalam sidang perdana ini, kedua tergugat tidak hadir.

Sidang lanjutan diagendakan pada Selasa, 13 April 2021 pukul 09.00 Wib. Selama penundaan sidang, akan dilakukan pemanggilan kembali kepada para tergugat.

AHY menegaskan Demokrat konsisten menolak politik identitas. Dia mencontohkan banyak kepala daerah kader Demokrat yang sangat plural.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan kubu Moeldoko sengaja menyerang dengan isu kasus korupsi Hambalang lantaran Kubu Moeldoko tidak mampu menujukkan KLB Sumut itu legal.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Moeldoko muncul kembali setelah tiga pekan tidak bersuara hanya untuk melontarkan kebohongan. Terakhir yaitu soal pergeseran ideologi di Partai Demokrat.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengutuk aksi terorisme yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3).

Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menuduh, Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi tempat berlindung ormas radikal yang dibubarkan pemerintah Joko Widodo. Alasan itu juga yang mendasari Moeldoko menerima pinangan sebagai ketua umum Demokrat KLB.

Kamhar mengatakan, selama 10 tahun SBY memimpin pun tidak pernah ada perbenturan isu ideologi yang mengemuka. Demokrat ditegaskannya memiliki ideologi nasionalis religius. Berdasarkan Pancasila dan bersifat terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras profesi dan lainnya.

Di tengah hujan deras berpayung tenda, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat versi KLB, Max Sopacua menyebut, proyek wisma Atlet Hambalang merupakan peristiwa yang merontokkan elektabilitas Demokrat. Dia bilang, ada kader yang terlibat tetapi juga ada yang tidak tersentuh hukum.

Kubu Jhoni dinilai sengaja mengarahkan sidang agar masuk ke ranah perdata umum atas tindakan melawan hukum. Akan tetapi dia menolak itu, karena bertolak belakang dengan Posita (rumusan dalil dalam surat gugatan) petitum (tuntutan dalam surat gugatan).

Kuasa Hukum Partai Demokrat, Mehbob menilai, kalau tuntutan Jhoni Allen Marbun dalam gugatannya tersebut hanya ingin mempertahankan kepentingan pribadinya. Sebagaimana ganti rugi yang terbagi menjadi Rp 5,8 miliar materiel dan Rp 50 miliar imateriel.