Azwar Anas - Abdullah Azwar Anas

Anas menambahkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, sesuai PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Azwar menjelaskan, arahan Presiden Jokowi diperuntukkan di lingkungan pemerintah. Sedangkan, untuk masyarakat umum tidak ada larangan buka bersama.

Di sepanjang dinding di dalam rumah, terdapat foto-foto maupun informasi yang menceritakan sejarah yang pernah terjadi di tempat tersebut maupun jejak narasi Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Menurut Azwar Anas, para ASN tertarik pindah ke IKN karena dinilai lebih tenang dan tidak ada kemacetan. Banyak ASN yang bersurat kepadanya perihal perpindahan ke IKN.

Menpan RB menjelaskan para ASN muda yang berminat untuk pindah ke IKN tersebut dikarenakan nantinya di Nusantara akan bekerja dengan sistem berbasis teknologi atau yang biasa dikenal dengan sebutan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas berharap pemerintah daerah dapat mengajukan formasi PPPK untuk tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas berjanji tidak akan memberhentikan tenaga non-ASN atau yang sering disebut sebagai honorer. Hal ini ditegaskannya usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (02/3).

Anas mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memberi arahan bahwa penyelesaian masalah tenaga non-ASN atau yang sering disebut honorer, harus menempuh solusi jalan tengah yang baik.

Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas menyatakan, saat ini sejumlah opsi alternatif sedang dibahas bersama DPR, DPD, dan asosiasi pemerintah daerah pada semua tingkatan, mulai gubernur hingga bupati/walikota.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya kerap ditanya oleh instansi pemerintah daerah soal nasib tenaga honorer yang masih banyak di kabupaten/kota. Dia pun bertanya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas terkait kepastian itu.

Ganjar pun telah menyiapkan MPP Kabupaten Sragen untuk uji coba layanan digital tersebut.

Azwar Anas mengatakan, dalam rapat kabinet terakhir juga telah diputuskan adanya penambahan anggaran untuk pembangunan apartemen yang menjadi tempat tinggal para PNS, termasuk TNI dan Polri.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas dalam kunjungan ke Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Azwar Anas menjelaskan, sistem pemerintahan yang disiapkan di IKN serba berbasis elektronik dengan fasilitas serba digital. Lokasi kantor dan tempat kerja tidak jauh, didukung kendaraan ramah lingkungan yang berenergi listrik.

Kemen PAN-RB sedang mendata personel ASN yang akan pindah ke IKN yang keseluruhan dari 35 kementerian/lembaga (K/L).

Melalui surat edaran ini, pelaporan harta kekayaan juga dilakukan simplifikasi untuk mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Melalui aturan ini, penetapan predikat kinerja aparatur sipil negara (ASN) atau PNS kini dilakukan dengan memperhatikan pola distribusi predikat kinerja berdasarkan capaian kinerja organisasi tempatnya bekerja.

Empat kader PDIP tersebut dinilai layak maju Pilgub DKI karena prestasi di daerahnya masing-masing.

Saat melantik 81 PNS di lingkup internal, Anas mengingatkan kembali bahwa PNS tidak luput dari bayang-bayang pemecatan. Dia pun berpesan agar PNS tidak terlena dengan jabatan yang diemban saat i

Anas mengingatkan agar PNS yang telah dilantik hari ini tidak terlena dan memegang komitmen untuk terus memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya sebagai pelayan publik.