Foto:
Abdullah Azwar Anas, M.Si dipercaya kembali memimpin Kabupaten Banyuwangi setelah ditetapkan sebagai bupati terpilih melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015.
Pria asli Banyuwangi lahira 6 Agustus 1973 ini pertama memimpin wilayah itu pada 21 Oktober 2010 setelah mengalahkan dua pesaingnya yakni pasangan Ir. Djalaludin-Yusuf Nuris dan Emilia Contessa-Zaenuri.
Sebelum menjabat sebagai bupati, ia pernah menjadi anggota MPR dan DPR. Dirinya merupakan politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Selama menjabat, dirinya berhasil meraih berbagai penghargaan untuk wilayahnya. Yang teranyar iakah penghargaan dari Badan Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations World Tourism Organization/UNWTO) dalam 12th UNWTO Awards Forum di Madrid, Spanyol.
Banyuwangi memperoleh UNWTO Awards untuk kategori "Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pariwisata (Excellence and Innovation in Tourism)" mengalahkan nominator lainnya dari Kolombia, Kenya, dan Puerto Rico.
Azwar Anas mengatakan, penghargaan ini bermakna strategis terutama dalam mengangkat citra pariwisata Indonesia di mata dunia, terlebih pasca aksi terorisme belum lama ini. Peristiwa itu dikhawatirkan berimbas pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan.
"Dengan penghargaan ini, Kementerian Pariwisata dan semua daerah bisa bersama-sama menunjukkan ke dunia bahwa pariwisata Indonesia terus berkembang, tetap aman karena semua stakeholder sama-sama menjaganya," kata Anas.
Dirinya memaparkan, dalam kurun waktu lima tahun sektor pariwisata di wilayahnya terus menggeliat. Kunjungan wisatawan nusantara melonjak 161 persen dari 651.500 orang pada tahun 2010 menjadi 1.701.230 orang di tahun 2015. Peningkatan kunjungan juga terjadi untuk wisatawan mancanegara (wisman). Dari data yang mereka dapatkan jumlah wisman melonjak 210 persen dari kisaran 13.200 di tahun 2010 menjadi 41.000 pada tahun 2015.
Lonjakan bisnis dan pariwisata ini juga ditunjukkan lewat meningkatnya jumlah penumpang di Bandara Blimbingsari, Banyuwangi yang mencapai 1308 persen dari hanya 7826 penumpang pada tahun 2011 menjadi 110.234 penumpang di tahun 2015.
Lanjut dia, sektor pariwisata juga berhasil ikut menggerakkan ekonomi warga. Pendapatan per kapita Banyuwangi menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melonjak 62 persen dari Rp 20,8 juta (2010) menjadi Rp 33,6 juta per kapita per tahun pada tahun 2014.
"Ke depan, pariwisata Banyuwangi akan terus berbenah. Saya sendiri mendapat banyak inspirasi setelah bertemu dengan para pelaku pariwisata dunia di ajang yang digelar UNWTO, termasuk berdiskusi dengan Sekjen UNWTO Taleb Rifai," terangnya.
Anas berpendapat, Banyuwangi memperoleh penghargaan dari UNWTO lantaran pemerintah daerah (pemda) dinilainya berhasil menggerakkan sektor pariwisata dengan menjadikan wilayah itu sebagai daerah produk yang mesti dipasarkan potensi wisatanya.
"Birokrasi mensinergikan semua elemen untuk ikut memasarkan wisata daerah. Ini bagian dari reinventing government di sektor pariwisata," jelasnya.
Secara pribadi, dirinya juga baru saja mendapatkan penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pusat. Ia menjadi salah satu kepala daerah yang membangun daerahnya dengan semangat budaya. Penghargaan itu juga diterima Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Walikota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Wakatobi Hugua, Walikota Sawah Lunto Ali Yusuf , Bupati Belu Wilhelmus Foni, Bupati Tehal Enthus Susmono dan Walikota Tomohon Jimmy F Eman. Penyerahan penghargaan diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada puncak peringatan Hari Pers Nasional di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Riset dan analisa: Haris Kurniawan Selengkapnya
Anas menambahkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, sesuai PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Azwar menjelaskan, arahan Presiden Jokowi diperuntukkan di lingkungan pemerintah. Sedangkan, untuk masyarakat umum tidak ada larangan buka bersama.
Di sepanjang dinding di dalam rumah, terdapat foto-foto maupun informasi yang menceritakan sejarah yang pernah terjadi di tempat tersebut maupun jejak narasi Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Menurut Azwar Anas, para ASN tertarik pindah ke IKN karena dinilai lebih tenang dan tidak ada kemacetan. Banyak ASN yang bersurat kepadanya perihal perpindahan ke IKN.
Menpan RB menjelaskan para ASN muda yang berminat untuk pindah ke IKN tersebut dikarenakan nantinya di Nusantara akan bekerja dengan sistem berbasis teknologi atau yang biasa dikenal dengan sebutan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas berharap pemerintah daerah dapat mengajukan formasi PPPK untuk tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas berjanji tidak akan memberhentikan tenaga non-ASN atau yang sering disebut sebagai honorer. Hal ini ditegaskannya usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (02/3).
Anas mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memberi arahan bahwa penyelesaian masalah tenaga non-ASN atau yang sering disebut honorer, harus menempuh solusi jalan tengah yang baik.
Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas menyatakan, saat ini sejumlah opsi alternatif sedang dibahas bersama DPR, DPD, dan asosiasi pemerintah daerah pada semua tingkatan, mulai gubernur hingga bupati/walikota.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya kerap ditanya oleh instansi pemerintah daerah soal nasib tenaga honorer yang masih banyak di kabupaten/kota. Dia pun bertanya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas terkait kepastian itu.
Ganjar pun telah menyiapkan MPP Kabupaten Sragen untuk uji coba layanan digital tersebut.
Azwar Anas mengatakan, dalam rapat kabinet terakhir juga telah diputuskan adanya penambahan anggaran untuk pembangunan apartemen yang menjadi tempat tinggal para PNS, termasuk TNI dan Polri.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas dalam kunjungan ke Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Azwar Anas menjelaskan, sistem pemerintahan yang disiapkan di IKN serba berbasis elektronik dengan fasilitas serba digital. Lokasi kantor dan tempat kerja tidak jauh, didukung kendaraan ramah lingkungan yang berenergi listrik.
Kemen PAN-RB sedang mendata personel ASN yang akan pindah ke IKN yang keseluruhan dari 35 kementerian/lembaga (K/L).
Melalui surat edaran ini, pelaporan harta kekayaan juga dilakukan simplifikasi untuk mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Melalui aturan ini, penetapan predikat kinerja aparatur sipil negara (ASN) atau PNS kini dilakukan dengan memperhatikan pola distribusi predikat kinerja berdasarkan capaian kinerja organisasi tempatnya bekerja.
Empat kader PDIP tersebut dinilai layak maju Pilgub DKI karena prestasi di daerahnya masing-masing.
Saat melantik 81 PNS di lingkup internal, Anas mengingatkan kembali bahwa PNS tidak luput dari bayang-bayang pemecatan. Dia pun berpesan agar PNS tidak terlena dengan jabatan yang diemban saat i
Anas mengingatkan agar PNS yang telah dilantik hari ini tidak terlena dan memegang komitmen untuk terus memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya sebagai pelayan publik.
Advertisement
Advertisement
BERITA TERKAIT
PROFIL LAINNYA