Merdeka.com - Kebijakan pembatasan atau pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diwacanakan pemerintah dipandang sebagai kebijakan mementingkan kepentingan asing (pro asing) dan tidak memikirkan kepentingan masyarakat. 

Jika pembatasan BBM direalisasikan, eksistensi SPBU lokal di ujung tanduk. SPBU lokal akan kalah bersaing dengan dengan SPBU asing seperti Shell, Total maupun Petronas. Terlebih jika konsep pembatasan dan pengendalian yang dimaksud pemerintah, pada akhirnya dilakukan dalam bentuk kenaikan harga.

"Kebijakan ini rumit ada kepentingan asing, saya menduga menolak kenaikan BBM itu ada intervensi asing. Karena dengan pembatasan, SPBU asing diuntungkan," ungkap Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam acara Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Sabtu (21/4).

Dia memperkirakan, dengan diberlakukannya pembatasan sama artinya melepaskan harga jual ke pasar. Dengan harga yang bersaing, masyarakat dipastikan akan beralih ke SPBU asing yang layanannya lebih baik dari Pertamina.

"Pelayanan pertamina ini kalah dengan asing," tambahnya

Bukan hanya itu, Pertamina dipandang hanya sebagai pengelola Pertamax. Sebab, dinilai tidak kuat untuk memproduksi pertamax lantaran jumlah kilang yang terbatas. Pada akhirnya Pertamina akan mengimpor pertamax dari luar negeri.

"Pertamax akan banyak diimpor karena kemampuan pertamina kurang kilangnya kurang. Ini yang ditunggu asing. Industri minyak asing diuntungkan. Harus impor dan sebagainya," pungkasnya.

Sebelumnya, Vice Corporate Communication PT Pertamina Mochamad Harun mengatakan, Pihaknya siap bersaing dengan SPBU asing. Meskipun harga jual BBM non subsidi di Pertamina lebih mahal dibandingkan BBM non subsidi di SPBU asing, pihaknya optimis masyarakat memilih produk lokal. "Karena kualitas kita lebih baik," ucap Harun beberapa waktu lalu.