Merdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemerintah gagal dalam mengelola moda transportasi untuk arus mudik Lebaran. Hal tersebut terlihat dari rendahnya aspek keselamatan, khususnya di sektor transportasi darat dan penyeberangan.

Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan pemerintah seharusnya melakukan pengawasan ketat terhadap para operator moda transportasi. Salah satunya dengan memperhatikan jam kerja para pengemudi kendaraan yang akan beroperasi.

"Pengemudi bahkan pilot melebihi jam kerja dan jam terbang. Lalu, kelaikan dan keandalan kendaraan perlu diawasi dengan benar," ujar Tulus saat diskusi di Jakarta, Selasa (28/4).

Selain itu, kata dia, rendahnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dimiliki oleh masing-masing moda transportasi juga cukup membahayakan keselamatan. Apalagi, peraturan itu sangat berkaitan erat dengan aspek kenyamanan dan keamanan penumpang.

"Eksistensi SPM diartikan yang penting prinsip penumpang terangkut. Rendahnya on time performance pada angkutan penerbangan, serta pemberian kompensasi pada penerbangan yang dilanggar," jata dia.

Untuk itu, YLKI meminta pemerintah agar menyiapkan subsidi yang tinggi kepada angkutan publik khususnya moda transportasi darat seperti kereta dan bus umum. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi masif bagi penumpang maupun operator mengenai pentingnya aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang.

"Perlu sanksi yang menjerakan bagi operator yang melanggar," pungkas dia.