YLKI Ingatkan Pemerintah: Jangan Tahan Harga BBM Pakai Utang Baru

Merdeka.com - Pemerintah hingga saat ini masih menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual di masyarakat, terutama jenis Pertamax dan Pertalite. Keputusan ini diambil dalam rangka menjaga daya beli yang masih belum pulih diterpa pandemi Covid-19.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai opsi kebijakan pemerintah tersebut cukup rasional. Mengingat jika pemerintah melepas harga BBM sesuai keekonomiannya, akan ada banyak dampak yang ditimbulkan.

"Opsi tersebut cukup rasional, demi menjaga daya beli masyarakat(purchasing power), yang nyaris ambruk oleh dampak pandemi dan melambungnya harga pangan," kata Tulus kepada merdeka.com, Jakarta, Minggu (12/8).

Hanya saja, kata Tulus terus menerus memberikan subsidi dan kompensasi BBM bukan pilihan yang tepat. Sebab, selama ini skema yang digunakan saat ini justru menguntungkan masyarakat kelas menengah.

Berdasarkan hasil kajian Bank Dunia, subsidi BBM yang dilakukan pemerintah lebih banyak dinikmati para pemilik kendaraan roda empat. Setidaknya 40 persen - 70 persen digunakan kelas menengah bukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Tidak menaikkan harga BBM sama artinya melanggengkan subsidi BBM bagi kelas menengah atas," kata dia.

Jangan Tutup Pakai Dana Utang

Bank Dunia pun kata Tulis telah merekomendasikan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Apalagi subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk ini telah mencapai Rp520 triliun.

Besarnya kebutuhan tersebut dikhawatirkan ditutupi pemerintah lewat pembiayaan atau utang. Padahal total utang Indonesia sudah bengkak hingga Rp7.000 triliun.Besarnya utang tersebut membuat posisi Indonesia bisa saja bernasib sama dengan Sri Lanka.

"Tragisnya, jika subsidi BBM itu dipasok dari utang, ingat utang pemerintah kini menggunung hingga Rp7.000 triliun," ungkapnya.