Merdeka.com - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menyebut bahwa pemerintah tidak tegas dalam membuat kebijakan terkait larangan mudik Lebaran bagi masyarakat Indonesia. Sebab, sejauh ini larangan tersebut sifatnya masih imbauan dan belum ada penegasan lebih lanjut oleh pemerintah.

Tulus mengatakan, ketidaktegasan itu terjadi akibat kewenangan untuk mudik tahun ini berada di dua kementerian lembaga yakni Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Menurutnya keduanya memiliki kepentingan berbeda, apalagi setelah Menko Luhut Binsar Panjaitan memegang dua kendali di atas kementerian tersebut

"Tapi ini kan kuasa Kemenhub jauh lebih kecil dibanding Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Sebenarnya yang ingin memaksakan mudik kemaritiman investasi yang saya kira ideologinya ekonomi bukan perlindungan kepada masyarakat," kata dia dalam diskusi online di Jakarta, Minggu (12/4).

Tulus menyebut, dalam rapat yang dilakukan beberapa waktu lalu di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, semua pihak sepakat meminta pemerintah untuk melarang mudik tahun ini. Namun berbagai masukan itu tak diindakan melihat kondisi perekonomian daerah akan tersendat jika mudik dilarang.

"Beberapa waktu lalu saya di undang kementerian maritim, hampir semua meminta pemerintah tegas melarang mudik, karena risikonya sangat besar," kata dia.

Tulus menambahkan pertimbangan pemerintah untuk tetap bersikukuh melaksanakan mudik tahun ini lantaran banyak nilai manfaatnya. Salah satunya membawa nilai ekonomi ke daerah.

"Kalau tidak mudik dikhawatirkan tidak ada lompatan ekonomi ke daerah," tandas dia.

Masih Kaji Pelarangan Mudik

Pemerintah masih terus mengkaji pelarangan mudik Lebaran tahun ini. Mengingat situasi saat ini masih mencekam akibat penyebaran virus corona yang semakin masif di beberapa daerah Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi mengatakan, sejauh ini pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Menteri Luhut Binsar Panjaitan selaku Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan untuk pelaksanaan mudik tahun ini. Berbagai pertimbangan pun dilakukan agar ekonomi di daerah tetap berjalan.

Namun di sisi lain, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan akan benar-benar melarang mudik tahun ini. Terlebih banyak daerah yang menyampaikan kepada pemerintah ingin memberlakukan pembatasan sosial skala besar (PSBB).

"Bisa saja kemudian pemerintah akan mengeluarkan semacam larangan mudik," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi di Jakarta, Minggu (12/4).

Budi mengatakan, sejauh ini pelaksanaan mudik masih sebatas imbauan. Artinya belum dilakukan pelarangan yang benar-benar oleh pemerintah.

"Saya kira alasan untuk mengimbau sudah jelas, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Litbang. Kalau kemudian nanti ada pelarangan itu yang mudik tinggal sedikit, lainnya tidak mudik, dan alasan tidak mudik karena paham betul bahayanya bagi diri sendiri dan keluarga," jelas dia.

Dia melihat, masyarakat sejauh ini sudah sadar. Tanpa adanya larangan mudik masyarakat merespons dengan berbagai pertimbangan dengan tidak melakukan perjalanan ke kampung halaman dengan alasan kesehatan dan keselamatan.

"Artinya, sekarang ini persentase masyarakat semakin banyak yang sadar kalau mudik itu akan memberikan bahaya bagi saudara kita di daerah," tandas dia.