Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin membahas konsolidasi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hasilnya, diketahui bahwa pendataan serta pemberdayaannya fokus pada satu pintu dan tidak tersebar di banyak kementerian dan lembaga.

"Oleh karena itu, kebijakan satu pintu harus segera direalisasikan," jelas Wapres saat membahas hal tersebut bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, Teten Masduki di kediaman dinas Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu (1/7).

Kebijakan satu pintu, atau One gate policy untuk UMKM harus segera diimplementasikan dalam program restrukturisasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Wapres mengusulkan kebijakan diterapkan pada perencanaan program dan anggaran.

Selain kebijakan satu pintu, penyederhanaan channelling pembiayaan untuk UMKM (pinjaman yang diberikan oleh pihak ketiga kepada anggota Koperasi) juga harus menjadi perhatian. Tujuannya, prosesnya tidak sulit dan mudah dilakukan.

"Untuk itu, diperlukan penguatan lembaga-lembaga terkait," pinta Wapres.

Wapres merinci, bahwa diperlukan penguatan LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) untuk chanelling pembiayaan murah untuk koperasi, koperasi simpan pinjam, koperasi syariah, dan BMT (Baitul Maal wat Tamwil/Badan Usaha Mandiri).

Selain itu, hal tak boleh dilupakan adalah penguatan ekosistem pengawasan dan pengembangan sistem perlindungan dana simpanan koperasi. "Ini juga menjadi satu kesatuan faktor yang harus diperkuat," tandasnya.

Reporter: Mohammad Radityo

Sumber: Liputan6.com