Wapres: Kebijakan kenaikan BBM tergantung situasi politik

Merdeka.com - Pandangan yang menyebutkan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah memberatkan keuangan negara, telah lama disuarakan oleh berbagai pihak. Realisasi anggaran subsidi di APBN 2012 yang mencapai 222,8 triliun sebagai salah satu bukti subsidi BBM menggerogoti anggaran negara.

Meski menyadari kondisi tersebut, pemerintah tidak juga mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Desakan untuk mengurangi beban subsidi terus dilakukan kalangan pengusaha, ekonom, dan sebagian pejabat di pemerintahan. Kenapa hingga saat ini pemerintah tidak menggunakan kebijakan tersebut?

Wakil Presiden Boediono mengakui opsi menaikkan harga BBM sangat tergantung situasi politik. Dia tidak menampik, dipertahankannya harga BBM bersubsidi sebesar Rp 4.500 per liter lantaran pemerintah berusaha menjaga stabilitas negara selama 10 bulan ke depan menjelang tahun pemilihan umum.

Boediono mengakui, selepas Orde Baru tumbang, tidak mudah bagi pemerintah mengeluarkan kebijakan non populis, semisal menaikkan harga BBM.

"Sebelum 1998, lebih mudah mengeluarkan kebijakan seperti (menaikkan harga BBM). Sekarang inilah salah satu konsekuensi demokrasi, pemerintah harus mendengarkan rakyat dan mengakomodasi pelbagai kepentingan," ujarnya saat menjadi pembicara diskusi The Economist Indonesia Summit, di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).

Wapres menegaskan, selama periode jelang pemilu kebijakan energi yang paling mungkin dilakukan lebih bersifat sistematik dan gradual. Dia mencontohkan, konversi premium ke gas alam.

"Kami sedang mengusahakan substitusi petroleum dengan gas, tapi itu hanyalah salah satu opsi saja mengurangi beban subsidi, kami sedang memikirkan banyak pilihan (kebijakan)," kata Boediono.

Namun dalam diskusi yang dipandu kolomnis Majalah The Economist Simon Long itu, Boediono menolak jika pemerintah sepenuhnya membuang opsi menaikkan harga. Dia secara diplomatis menyatakan pemerintah tidak segan mengambil langkah tak populer seperti menaikkan harga premium bila memang diperlukan dalam menjaga stabilitas makro ekonomi Indonesia.

"Kami terbiasa mengeluarkan tidak hanya satu solusi mengatasi persoalan subsidi energi ini. Saya hanya bisa katakan, sampai sekarang segala jenis pilihan kebijakan masih terbuka," tegasnya.