Merdeka.com - Kementerian Keuangan tidak ingin didesak Kementerian Perdagangan soal penghapusan bea masuk kakao impor. Kebijakan itu awalnya diusulkan buat mengisi kebutuhan industri cokelat yang tak mendapat pasokan memadai dari dalam negeri.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan timnya wajib memeriksa kebenaran klaim pengusaha dan Kemendag. Jangan sampai pajak impor itu dihapus, ketika produksi kakao nasional sebetulnya normal, tapi terlihat sedikit justru karena terlalu banyak diekspor mentah.

"Jangan buru-buru mengusulkan bea masuk jadi nol, karena harus lihat dulu apakah masih ada bijih kakao yang diekspor," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Rabu (23/4).

Bila temuan lapangan menunjukkan pasokan untuk industri lokal seret akibat harga kakao di pasar internasional lebih bagus, maka penghapusan bea masuk tidak tepat.

Dengan skenario berbeda dari Kemendag, bendahara negara lebih suka bila kebijakan yang diambil berupa insentif agar harga biji kakao lokal lebih terjangkau bagi industri pengolahan.

Itu belum termasuk perkara teknis, jenis kakao apa yang sebetulnya dicari oleh industri pengolahan. "Masalah jenisnya atau masalah kuantitas ini harus clear dulu. Terus terang ini belum clear sepenuhnya," ungkap Bambang.

Bila pemetaan jenis kakao itu rampung, maka Kemenkeu baru memprioritaskan penghapusan bea masuk pada varietas yang tidak diproduksi Indonesia.

Itu sejalan dengan pernyataan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, bahwa kurangnya pasokan industri lokal lebih pada biji kakao jenis tertentu. Khususnya yang bermanfaat dalam proses pencampuran (blending).

Catatan Kemendag, produksi kakao nasional secara resmi 750.000 ton, tapi yang bisa diolah cuma 450.000 ton. Ini karena banyak petani kakao lokal menggunakan cara tradisional, seperti menjemur di ruang terbuka. Alhasil, banyak bahan cokelat itu dimakan hama ulat.

"Industri nasional membutuhkan tidak hanya satu jenis kakao. Kita butuh dari luar untuk blending," kata Bayu.