Wamenkeu Mardiasmo ungkap kriteria calon Dirjen Pajak era Jokowi
Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, dirinya akan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak pada 1 Desember mendatang, saat Dirjen Pajak Fuad Rahmany secara resmi pensiun.
Saat ini, Kementerian Keuangan sedang melakukan lelang jabatan untuk lima posisi, salah satunya adalah Dirjen Pajak guna menggantikan posisi Fuad Rahmany.
"Kemarin sudah kita umumkan di website, mana yang lolos administrasi. Besok, Jumat, sudah mulai tes penulisan makalah. Semuanya, dirjen pajak, staf ahli menteri bidang penerimaan negara, OBTI (Staf Ahli Menkeu Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi), BPPK, dan BKF," kata Mardiasmo di Kantor Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (27/11).
Untuk posisi BPPK (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan), Mardiasmo mengatakan akan diumumkan malam ini. "Karena BPPK itu terakhir kemarin jam 00:00 WIB. Jadi hari ini saya mau ke kantor merapatkan BPPK. Besok, Jumat harus tulis makalah. Kita buat 2 shift, 3 jam dan 3 jam. Jumat pagi dan Jumat sore," jelasnya.
Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya adalah terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, calon pejabat Dirjen Pajak juga harus memiliki posisi di atas pejabat eselon III dan harus menyampaikan SPT.
Untuk calon dari perusahaan-perusahaan BUMN, Mardiasmo mengatakan hal itu diperbolehkan selama yang bersangkutan punya jabatan fungsional. "(Dari BUMN) bisa juga mengapa tidak. Yang penting kan PNS," ucapnya.
Mardiasmo mengatakan, untuk jabatan-jabatan yang dilelang oleh Kementerian Keuangan, pihaknya tidak akan mempertimbangkan referensi, namun akan melihat dari sisi kapasitas dan kapabilitas.
"Punya pengalaman atau tidak di bidang itu. Nanti dengan penulisan makalah itu, kita akan tahu, kita ada tim review, Pak Bambang Sudibyo dan Pak Chatib Basri, untuk membaca makalah itu," imbuhnya.
Mardiasmo memaparkan beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan Kementerian Keuangan dalam melihat makalah para calon pejabat Dirjen Pajak.
"Saya buat visi misi DJP, arahan presiden yang kita elaborasi, terus peran dan fungsi Dirjen Pajak itu seperti apa, magnitute mengumpulkan pajak 2014-2015 apa. Apalagi ada arahan presiden kemarin ada tambahan Rp 600 triliun. Nah, sebagai dirjen pajak ada 5 pertanyaan yang harus dijawab dalam makalah itu," ungkap Mardiasmo.
Lima pertanyaan itu, lanjutnya, adalah:
1. Apakah ada program kebijakan akselerasi untuk mendapatkan penerimaan pajak? Program-program unggulan apa? Kalau bisa di luar yang sudah biasa dilakukan
2. Terobosan apa yang harus dilakukan?
3. Persyaratan infrastruktur atau SDM yang dibutuhkan untuk mencapai target penerimaan pajak?
4. Kendala-kendala seperti apa?
5. Kalau ada pengusaha yang nakal, langkah tegas apa yang harus dilakukan?
Mardiasmo mengatakan, para calon pejabat Dirjen Pajak yang telah terdaftar berasal dari berbagai latar belakang. "Ada yang dari dalam kementerian keuangan, ada yang dari luar. Dari luar itu misalnya kepala dispenda yang ada di daerah. Atau ada yang dari kementerian yang lain, yang merasa dia sudah biasa dalam bidang penerimaan negara," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Momen Kasad Jenderal TNI Maruli Hormat ke Prabowo, Kasau Spesial Pakaikan Jokowi Jaket
Momen menarik interaksi Presiden Joko Widodo bersama Menhan, Panglima TNI, dan tiga kepala staf TNI.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaDaftar Para Mantan Ajudan Presiden Jokowi Kini Semuanya Sudah Jadi Jenderal TNI, Kariernya Moncer
Berikut daftar para mantan ajudan Presiden Joko Widodo yang kini semuanya sudah menjadi Jenderal TNI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi dan Puan Maharani Didesak Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
RUU Masyarakat Adat dinilai janji Jokowi 10 tahun lalu
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaEfek Kaesang, Perolehan Kursi DPRD PSI di Maluku Naik 10 Kali Lipat
Karena karakter dari putra bungsu Presiden Joko Widodo dinilai membuat masyarakat Maluku terpukau.
Baca SelengkapnyaJokowi Ngaku Sering Diajak Kaesang Keliling Daerah
Kemudian, Jokowi bicara mengenai ketentuan Undang-undang Pemilu yang lagi ramai baru baru ini.
Baca Selengkapnya