Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan kebijakan fiskal 2021 akan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Tujuannya agar dalam jangka menengah, Indonesia memiliki dasar ekonomi yang baik dan kuat untuk bisa keluar dari jebakan negara pendapatan menengah.

"Agar Indonesia punya dasar baik dan kuat untuk keluar dari middle income trap," kata Suahasil dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat dengan tema 'Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial' yang diselenggarakan Bappenas RI secara virtual, Jakarta, Selasa (12/5).

Implementasi kebijakan fiskal 2021 dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Diimplementasikan untuk pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, regulasi dan transformasi ekonomi.

Reformasi belanja negara juga dilakukan di berbagai macam lini. Belanja pegawai 2021 dimaksudkan untuk menciptakan SDM berintegritas dan kinerja tinggi. Dilakukan lewat reformasi birokrasi dan layering. "Penilaian internasional ke kinerja pemerintah diharapkan dapat terus diciptakan dan ditingkatkan," kata Suahasil.

Belanja barang 2021 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi. Penghematan belanja dari berbagai macam lini seperti perjalanan dinas, rapat, honor, consignering akan didukung terus.

Diharapkan kebijakan-kebijakan inovatif seperti kerja dari rumah dan openspace akan tetap dilakukan. Hal ini perlu dilakukan karena meningkatkan efisiensi dari penyelenggaraan negara.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga melakukan penajaman pada belanja pemeliharaan. Memastikan terciptanya sinergi belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat dan pemerintah daerah. "Kami juga melakukan sinergi dengan bantuan sosial dan sinergi dengan dukungan infrastruktur proyek dalam skema KPBU," kata Suahasil.

Belanja Modal

Dia melanjutkan, belanja modal tahun 2021 akan fokus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang tertunda. Lalu untuk meningkatkan konektivitas dan produktivitas.

Fokus kegiatannya antara lain, pembangunan infrastruktur dasar di daerah perbatasan, tertinggal, terluar, terdepan. Termasuk pemukiman kumuh perkotaan dan pengembangan konektivitas fisik.

Sementara dana desa tahun 2021 akan difokuskan untuk mendukung pemulihan dan penguatan pondasi ekonomi nasional. Pemerintah memastikan peningkatan sinergi antara TKDD dengan belanja kementerian/lembaga dari pusat.

"Itu dilakukan untuk pembangunan SDM dan infrastruktur," kata dia.

Pemerintah juga akan meningkatkan inovasi pemerintah daerah dengan menggunakan creative financing. Pihaknya menilai Pemda perlu mendapatkan jenis-jenis pendanaan yang lebih beragam ketimbang menunggu TKDD dari pemerintah pusat.

"Hal ini akan jadi agenda kami ke depan, juga dilakukan re-design pengelolaan dana otsus papua dan papua barat," kata Suahasil.

Terkait belanja bantuan sosial tahun 2020, Kementerian Keuangan akan menggunakan base line pagu anggaran 2020. Dilakukan dengan perluasan cakupan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan penguatan kartu sembako.

Pemerintah akan melakukan penyempurnaan dan memperbaharui data terpadu kesejahteraan nasional. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial dan ketepatan sasaran pemberian bantuan sosial.

"Maka dilakukan penyempurnaan dan updating data terpadu kesejahteraan nasional DTKS, pemanfaatan ICT dan penguatan monitoring dan evaluasi," kata dia.