Wamenkeu: Defisit APBN Harus Kembali ke 3 Persen di 2023
Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menargetkan defisit APBN kembali menjadi 3 persen pada 2023 mendatang,
"Pada 2023, defisit anggaran APBN harus kembali menjadi maksimal 3 persen," kata Suahasil dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat dengan tema' Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial' yang diselenggarakan Bappenas RI secara virtual, Jakarta, Selasa (12/5).
Sebagaimana diketahui, pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini, pemerintah diperkenankan melakukan anggaran dengan defisit di atas 3 persen. Sehingga melalui Peraturan Presiden No 54 tahun 2020 defisit anggaran bisa melebar hingga 5,07 persen.
Lalu pada tahun 2021 pemerintah akan tetap melakukan defisit anggaran di atas 3 persen. Meski begitu, defisit anggaran tetap disesuaikan dengan Perppu. Lalu pada tahun 2023, defisit anggaran harus kembali menjadi 3 persen.
Lakukan Pengaturan
Sehingga pemerintah harus melakukan pengaturan agar terjadi penurunan defisit anggaran pada 2023. "Menuju 2023 di mana maksimum (defisit APBN) 3 persen akan dilakukan gradual," kata Suahasil.
Untuk itu dia meminta pemerintah daerah bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Pemda harus bisa memastikan penggunaan defisit anggaran dilakukan secara efektif.
"Pastikan penggunaan defisit anggaran di pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilakukan efektif," kata Suahasil mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaPosisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaPada survei terbaru 23-24 Desember 2023, elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai angka 46,7 persen. Angkanya terus naik dari November 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaPeningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca Selengkapnya