Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wamenkeu: Defisit APBN Harus Kembali ke 3 Persen di 2023

Wamenkeu: Defisit APBN Harus Kembali ke 3 Persen di 2023 Wamenkeu Suahasil Nazara. ©2019 Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menargetkan defisit APBN kembali menjadi 3 persen pada 2023 mendatang,

"Pada 2023, defisit anggaran APBN harus kembali menjadi maksimal 3 persen," kata Suahasil dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat dengan tema' Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial' yang diselenggarakan Bappenas RI secara virtual, Jakarta, Selasa (12/5).

Sebagaimana diketahui, pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini, pemerintah diperkenankan melakukan anggaran dengan defisit di atas 3 persen. Sehingga melalui Peraturan Presiden No 54 tahun 2020 defisit anggaran bisa melebar hingga 5,07 persen.

Lalu pada tahun 2021 pemerintah akan tetap melakukan defisit anggaran di atas 3 persen. Meski begitu, defisit anggaran tetap disesuaikan dengan Perppu. Lalu pada tahun 2023, defisit anggaran harus kembali menjadi 3 persen.

Lakukan Pengaturan

Sehingga pemerintah harus melakukan pengaturan agar terjadi penurunan defisit anggaran pada 2023. "Menuju 2023 di mana maksimum (defisit APBN) 3 persen akan dilakukan gradual," kata Suahasil.

Untuk itu dia meminta pemerintah daerah bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Pemda harus bisa memastikan penggunaan defisit anggaran dilakukan secara efektif.

"Pastikan penggunaan defisit anggaran di pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilakukan efektif," kata Suahasil mengakhiri.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun

Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo-Gibran Naik, AMIN Turun dan Ganjar-Mahfud Stagnan
Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo-Gibran Naik, AMIN Turun dan Ganjar-Mahfud Stagnan

Pada survei terbaru 23-24 Desember 2023, elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai angka 46,7 persen. Angkanya terus naik dari November 2023.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Gubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023
Gubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023

Peningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.

Baca Selengkapnya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun

Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Baca Selengkapnya