Merdeka.com - Pembangunan kilang di Indonesia oleh investor dalam negeri maupun asing disebut akan segera terealisasi. Sedangkan, pembangunan kilang dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) masih saja jalan di tempat.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menyebut saat ini ada dua investor yang tertarik membangun kilang di Indonesia. Namun demikian, Susilo masih merahasiakan nama investor maupun perusahaan yang akan membangun.

"Ada dua perusahaan yang mengajukan. Mereka berniat membangun sendiri kilang minyak ini," ucap Susilo di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9).

Susilo hanya membocorkan salah satu investor tersebut merupakan perusahaan dalam negeri yang membentuk konsorsium dengan perusahaan luar negeri. Pemerintah mengklaim investor tersebut telah menyiapkan lahan khusus bagi pembangunan kilang minyak.

"Lahan katanya sudah. Jadi ya kalau mau investasi go ahead," tegasnya.

Salah satu dari dua investor tersebut, lanjutnya, telah menyatakan kesiapan mendukung pemerintah dalam memenuhi ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kilang ini rencananya membangun kilang minyak dengan kapasitas 150.000 barel per hari (bph). Pembangunan kilang akan berlokasi di Pulau Jawa.

"Investor yang satu berencana bangun kilang dengan kapasitas 150 ribu bph. Tanah sudah siap. Pokoknya di Pulau Jawa."

Pihak investor telah merampungkan segala kebutuhan dalam merencanakan proyek strategis ini, seperti teknologi hingga besaran dana yang diperlukan. Kilang ini nantinya akan menghasilkan produk BBM jenis gasoline dan solar. Dari terbangunnya kilang anyar ini, Susilo yakin Indonesia bisa mengurangi kebergantungan akan impor produk BBM.

"Produksinya gasoline dan solar sehingga bisa mengurangi impor produk BBM yang selama ini kita lakukan," ucapnya.

Susilo memprediksi pembangunan kilang yang merupakan hasil kerja sama perusahaan swasta nasional dan perusahaan luar negeri ini akan terbangun dengan cepat. Bahkan dia menilai, kilang minyak ini akan beroperasi di 2018.

"Yang ini cepat onstream. Rencananya di 2018 sudah bisa berproduksi. Karena itu mereka juga menginginkan dukungan pemerintah," tutupnya.