Wajib pakai jaminan bank, kinerja ekspor berpotensi merosot

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak mempersoalkan jika pengusaha dalam negeri melesu dalam aktivitas ekspor seiring diberlakukan aturan baru yakni menggunakan jaminan bank atau letter of credit (L/C). Kebijakan ini resmi berlaku 1 April 2015.

JK sapaan akrabnya menjelaskan, dengan aturan baru ini, negara ingin merasakan hasil dari aktivitas ekspor dalam bentuk devisa. Sebab, selama ini kegiatan ekspor tinggi namun negara tidak memetik hasilnya, meski ekspor yang dilakukan adalah ekspor bahan tambang.

"Mungkin saja ada (penurunan ekspor), tapi tidak apa-apa. Buat apa ekspor kalau devisanya tidak masuk? Buat apa, biar saja menurun. Daripada semua keluar tapi dananya di luar negeri, buat apa. Menurun biar saja," tegas JK di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/1).

Wapres sadar betul, turunnya kinerja ekspor juga mengancam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahan Jokowi-JK sudah mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 7 persen dalam 5 tahun mendatang.

"Selama ini banyak eksportir ekspor saja itu batu bara, nikel, dananya di luar, jadi untuk apa, justru dikuras saja negara ini. Barangnya keluar dananya tidak ada," imbuh JK.

Menurut JK, kebijakan tersebut harus segera diterapkan. Tanpa jaminan kredit dari bank, eksportir tidak akan diberi izin melakukan ekspor.

"Iya, harus itu. Ya eksportir kalau mengekspor harus ada L/C dari luar, supaya dana itu disamping barang keluar dananya masuk, dicatat di Indonesia, dan keluarnya juga tentu dengan perhitungan," tutup JK.