Merdeka.com - Ketua umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta (HIPPI) Sarman Simanjorang mendukung langkah pemerintah untuk mengubah sistem pengupahan pemberian gaji bulanan menjadi upah per jam. Menurutnya, langkah tersebut dapat memberikan peningkatan produktivitas bagi pengusaha dan dunia industri.

"Bagi pengusaha dan dunia Industri sejauh format pengupahan itu mengarah ke peningkatan produktivitas prinsip setuju," katanya kepada merdeka.com, Kamis (26/12).

Dia menyebut skema pengupahan per jam sangat dibutuhkan bagi tenaga kerja yang memiliki produktivitas dan kompetensi yang tinggi. Apalagi kebijakan ini dapat didukung dengan aturan yang ketat, terbuka dan transparan.

"Karena dengan format ini para pekerja dituntut untuk meningkatkan produktivitasnya masing masing," imbuh dia.

Hanya saja, dia menekankan rencana tersebut harus terlebih dahulu didiskusikan lebih komprehensif dengan semua stakeholder. Sehingga tidak menjadi polemik yang berkepanjangan dan berujung kepada ketidakpastian.

Bukan Dibayar Setiap Jam

Senada dengan Sarman, Direktur Riset Centre of Reform On Economics (Core) Piter Abdullah menilai kebijakan tersebut dinilai akan membantu para pengusaha yang bekerja secara produktif.

"Sistem ini saya kira lebih disukai oleh pengusaha dan pekerja yang produktif karena sistem ini akan lebih menghargai produktivitas pekerja karena dihitung berdasarkan jam kerja. Kalau jam kerjanya kurang upahnya juga berkurang," ujarnya kepada merdeka.

Kendati begitu, lanjut dia yang perlu dipahami secara bersama, yakni maksud dari skema upah per jam itu sendiri. Artinya bukan berarti dibayar setiap jam, tapi dasar hitungannya yakni berdasarkan jam kerja.

"Pada akhirnya tetap akan jadi perdebatan berapa tingkat upah per jam yang bisa disepakati. Pembayarannya bisa setiap minggu bisa juga tetap per bulan," tandas dia.