Wacana pemberian subsidi pemerintah serba pakai kartu sakti Jokowi

Merdeka.com - Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo membangga-banggakan 'kartu sakti' sebagai media penyalur bantuan sosial dari pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk warga yang kurang mampu. Saat itu Jokowi mengagung-agungkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Karu Jakarta Sehat (KJS).

Tidak berhenti sampai di situ, setelah dianggap sukses diterapkan di Jakarta, Jokowi memperkenalkan model yang sama untuk diterapkan secara nasional. Saat debat calon presiden, Jokowi tak lupa menjadikan kartu saktinya sebagai 'bahan jualan' untuk menarik simpati rakyat.

Sebenarnya, Indonesia bukan negara pertama menerbitkan kartu elektronik perlindungan sosial untuk rakyat miskin. Terobosan ini sudah dilakukan Brasil saat dipimpin Presiden Luiz Inacio Lula da Silva.

Setelah resmi menjadi orang nomor satu di republik ini, Jokowi juga menerapkan kartu sakti untuk program bantuan pemerintah. Meski diterpa kritik pedas dari beragam kalangan dari penjuru negeri, pemerintah Jokowi bergeming. Presiden Jokowi menerbitkan empat kartu perlindungan sosial yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera. Kartu sakti ini disebar ke pelosok negeri.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui program perlindungan sosial dijalankan pemerintaah saat ini meniru Brasil. Negeri Samba dinilainya berhasil menyalurkan bantuan uang tunai menggunakan kartu elektronik.

Pemerintah juga menggulirkan wacana penggunaan kartu sakti sebagai alat kontrol subsidi, baik subsidi energi maupun subsidi pupuk. Berdalih agar pemberian subsidi tepat sasaran, kartu sakti ala Jokowi pun jadi andalan.

Merdeka.com mencatat wacana pemberian subsidi melalui kartu. Berikut paparannya.

Subsidi listrik

Kemarin, Selasa (14/7), Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil Direktur Utama PLN (Persero) Sofyan Basir ke kantor Wapres membicarakan persoalan listrik nasional. Ditemui usai pertemuan, Sofyan Basir mengaku, pembahasan dengan Wapres Jusuf Kalla menyangkut subsidi listrik yang tidak tepat sasaran.

Dia menyebutkan, jumlah orang miskin sesuai data pemerintah sekitar 15 juta orang. Namun ada 44 juta orang yang menikmati listrik bersubsidi.

Berangkat dari kondisi itu, wapres meminta PLN mengkaji lebih dalam soal rencana perubahan pemberian subsidi listrik. Nantinya, agar lebih tepat sasaran, subsidi listrik akan diberikan langsung ke orang miskin melalui program kartu bagi orang miskin yang telah dikeluarkan pemerintah.

"Ke depan kami meminta pemerintah untuk memberikan subsidi dengan dibayar langsung oleh pemerintah sesuai jumlah orang miskin yang ada di data pemerintah," kata Sofyan Basir usai mengikuti rapat tentang kelistrikan di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memastikan subsidi listrik buat rakyat miskin tidak dihilangkan, melainkan cara penyalurannya saja yang diubah. Mulai tahun depan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak lagi mengelola subsidi listrik dari negara untuk masyarakat pengguna listrik 450 volt amper (VA) dan 900 VA. subsidi listrik dialihkan dengan cara penyalurannya akan menggunakan kartu.

"Subsidi dialihkan kepada masyarakat. Jadi si pengguna listrik dapat kartu terus uang disalurkan lewat kartu. Lalu mereka beli listrik dengan harga keekonomian," kata Sudirman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/5).

Subsidi elpiji

Rencana pemerintahan Jokowi- JK membatasi penjualan gas elpiji 3 Kg bakal benar-benar dijalankan. Dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan uji coba sistem distribusi elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg). Rencana ini akan diterapkan Juni 2015 di tiga wilayah yakni Bali, Bangka, dan Batam.

Uji coba sistem distribusi ini bakal dilakukan hingga Oktober 2015. "Uji coba dilakukan selama empat bulan. Kita belajar kelemahan dan kelebihannya," kata  Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, Maret 2015.

Jika berhasil, distribusi elpiji 3 kg secara tertutup akan dilakukan secara menyeluruh di pelosok Indonesia pada awal 2016. Nantinya, pembelian gas elpiji 3 Kg akan dilakukan menggunakan kartu khusus yang diberikan kepada rakyat miskin dan usaha mikro. 

Subsidi pupuk

Tahun ini pemerintah menyediakan anggaran senilai Rp 39 triliun untuk subsidi pupuk dan bantuan benih senilai Rp 939 miliar. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menginstruksikan anak buahnya agar dana tersebut diberikan tepat sasaran.

Menteri Amran meminta agar pola distribusi pupuk subsidi disempurnakan dengan sistem distribusi tertutup. Caranya dengan menggunakan kartu khusus bagi petani penerima pupuk subsidi.

"Kebutuhan pupuk subsidi tahun depan dengan penyempurnaan pola subsidi pupuk dengan sistem kartu subsidi," ujar Menteri Amran di kantornya, Jakarta, Senin (13/7).

Subsidi BBM

Setelah resmi terpilih menjadi presiden, Joko Widodo menilai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini diberikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran. Untuk meluruskan rencana pengalihan subsidi ke sektor produktif, Jokowi akan mengontrol dengan sistem kartu yang akan terkoneksi dengan bank.

"Oleh sebab itu, sistem yang akan kita pakai ini adalah sistem kartu, terus semuanya sistem kartu lewat perbankan. Pokoknya sistem paynya pakai perbankan. Ini kan masih proses perencanaan dan penggodokan," ujar Jokowi, Agustus 2014.

November 2014 rencana ini mulai diterapkan. PT Pertamina memberikan kartu khusus bagi nelayan untuk menabung sekaligus mendapatkan jatah BBM subsidi.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan kartu nelayan itu merupakan hasil kerja sama pihaknya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Bank Rakyat Indonesia. Kartu belum bernama itu berhak dimiliki nelayan pemilik kapal.

"Kartu ini menjadikan penyaluran BBM bersubsidi hanya kepada nelayan yang berhak. Mereka juga dapat mengetahui dengan pasti berapa banyak BBM bersubsidi yang tersisa," kata Hanung di Jakarta, Selasa (25/11).