Wacana Hatta Rajasa yang hanya jadi berita

Reporter : Harwanto Bimo Pratomo | Jumat, 27 Juli 2012 09:30




Wacana Hatta Rajasa yang hanya jadi berita
hatta rajasa. Merdeka.com

Merdeka.com -

Hatta Rajasa menduduki posisi yang cukup strategis dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II. Hatta juga kaya pengalaman di jajaran kabinet. Dia pernah menduduki beberapa kursi menteri seperti Menteri Perhubungan, Menristek, Mensesneg, sebelum akhirnya dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian di KIB II.

Sebagai koordinator menteri-menteri ekonomi, Hatta memiliki tugas dan tantangan yang cukup berat. Tidak hanya menjaga perekonomian nasional dari ancaman krisis keuangan dunia yang terjadi sejak 2008 silam, tapi juga membenahi dan memperkuat sektor perekonomian dalam negeri.

Kebijakan strategis menyangkut ekonomi nasional harus mendapat lampu hijau dan persetujuan dari Hatta. Kebijakan dan program dari kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi menko perekonomian, harus direstui terlebih dahulu oleh Hatta sebelum maju ke meja presiden.

Posisinya yang cukup sentral dalam kabinet, menjadikan Hatta sebagai juru bicara atas kebijakan-kebijakan strategis pemerintah do bidang ekonomi yang umumnya menyangkut kepentingan nasional atau kepentingan publik. Pernyataan yang disampaikan oleh Hatta, tidak selalu bisa diimplementasikan.

Batalnya penerapan penyatuan zona waktu adalah salah satu contohnya. Wacana mengenai penyatuan zona waktu sempat heboh dan menarik perhatian publik. Sebab, wacana tersebut langsung berkaitan dengan siklus hidup masyarakat. Akhirnya, wacana tersebut batal dan tidak bisa dijalankan pemerintah.

Sebelumnya, ada beberapa pernyataan atau kebijakan lain yang disampaikan oleh Hatta yang tidak terealisasi. Akhirnya, pernyataan atau wacana yang disampaikan besan Presiden SBY tersebut hanya menjadi bagian dari berita saja.

Tim merdeka.com mencoba mengumpulkan beberapa wacana dan pernyataan Hatta yang hanya menjadi berita akhir-akhir ini:

1. Penyatuan Zona Waktu

Wacana penyeragaman waktu di Indonesia merupakan salah satu topik menarik yang terus berkembang. Rencana kebijakan menyatukan zona waktu semakin ramai manakala pemerintah menetapkan akan menjalankan kebijakan tersebut pada 28 Oktober tahun ini.

Inti dari rencana ini adalah menghilangkan Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) dan Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT). Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) yang berpatokan GMT+8 akan digunakan di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

Rencana penyatuan zona waktu tidak lagi diatur dengan dasar pertimbangan astronomis, namun lebih ke arah ekonomis. Alasan pemerintah menyeragamkan waktu di seluruh wilayah Indonesia adalah efisiensi, efektivitas dan optimalisasi kinerja perdagangan dan ekonomi.

Namun nampaknya rencana ini hanyalah sebatas wacana. Sebab, batas waktu keputusan telah tercapai namun pemerintah belum berani merealisasikannya dan berkeputusan mengkaji kembali kebijakan ini.

Hatta sebagai ketua atau koordinator Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) berkilah jika rencana penyatuan zona waktu masih sebatas wacana dan dalam tahap pengkajian. "Itu kan baru satu wacana yang kita gulirkan terus. Namanya juga pembahasan ada yang pro ada yang kontra," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (26/7).

Dia mengatakan pihaknya telah mendengarkan segala masukan dari berbagai aspek masyarakat jika rencana penyatuan jadi direalisasikan. "Semua dimasukkan nanti sampai pada satu keputusan," tuturnya.

Padahal, sebelumnya Hatta Rajasa optimis jika pelaksanaan satu zona waktu bisa dilakukan oleh pemerintah. Saat itu, dia mengklaim konsep tersebut sudah disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Sekarang sedang kita perdalam lagi," kata Hatta medio Mei lalu.

2. Pengelolaan subsidi energi

Saat berbagai pihak ramai mengkritik pengelolaan subsidi energi yang selalu membengkak dan akhirnya jebol, jajaran menteri-menteri bidang ekonomi rajin menggelar rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Wacana kebijakan pun akhirnya keluar dari Hatta sebagai juru bicara menteri-menteri bidang ekonomi.

Pada Oktober 2011, Hatta menegaskan tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi karena terlalu berrisiko terhadap fiskal dan tekanan inflasi. Hatta ngotot tidak akan ada kenaikan harga BBM karena pemerintah tidak memilih opsi yang memberatkan masyarakat. Namun, pada awal Januari 2012 Hatta berbalik arah dan menyampaikan bahwa opsi kenaikan BBM harus ada. Saat itu dia mengatakan bahwa pemerintah mencoba mengkaji dengan realistis. Wacana tersebut jelas menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pada akhirnya, wacana kenaikan harga BBM kandas di rapat paripurna DPR.

Masih berkutat pada persoalan pengelolaan energi, pemerintah pernah menggulirkan wacana untuk melarang kendaraan pribadi menggunakan BBM bersubsidi sebagai bentuk penghematan sekaligus menjaga kuota subsidi BBM. Wacana pembatasan BBM sudah digulirkan sejak pertengahan 2011 namun semakin hangat ketika Hatta menyampaikan wacana pemerintah akan menerapkan larangan tersebut terhitung mulai April 2012 untuk wilayah pulau Jawa dan Bali.

Lagi-lagi, wacana tersebut tidak sampai pada taraf implementasi. Wacana pun berubah, pilot project pembatasan BBM disebutkan dimulai di Jabodetabek. Kendaraan pribadi diarahkan menggunakan Pertamax atau beralih ke BBG. tetap saja, wacana tersebut tidak berjalan mulus. Hatta membantah jika pemerintah dinilai tidak konsisten.

"Yang penting kita coba jalan dulu. Selebihnya nanti diatur oleh menteri ESDM, untuk menentukan daerah mana dulu (penerapannya)," jelasnya. Tapi, hingga saat ini kebijakan pembatasan BBM dengan basis wilayah, tak kunjung terealisasi.

Pada saat yang sama, saat hangat-hangatnya konversi BBM ke BBG, Hatta juga mewacanakan penggunaan konverter kit di mobil dinas para menteri. "Kalau kita ngajak yang lain, mobil-mobil para menteri pakai gas lah. Saya kira wajarnya kan begitu, harusnya," kata Hatta.

"Apakah saya gunakan converter? Iya saya akan gunakan converter, saya bicara konteks kebijakan energi nasional kita, sampai tahun 2025," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (13/1).

Tapi, lagi-lagi itu hanya wacana yang tidak terealisasi. Bahkan, di saat Menteri BUMN Dahlan Iskan muncul dengan mobil listrik, Hatta tidak mau ketinggalan. Dia kembali mewacanakan untuk penggunaan mobil listrik bagi para menteri. Akankah penggunaan mobil listrik juga hanya sebatas wacana?

3. Revitalisasi angkutan umum usang

Saat terjadi sengketa perbatasan selat hormuz membuat harga minyak dunia melambung tinggi. Hal ini berimbas pada naiknya nilai ICP. Kenaikan ICP membuat tekanan pada subsidi bahan bakar minyak (BBM) membengkak.

Tingginya angka subsidi membuat APBN tertekan. Maka salah satu solusinya ialah dengan menaikkan harga jual BBM bersubsidi. Sontak rencana ini membuat masyarakat 'berteriak'

Salah satu kompensasi atas rencana ini, pemerintah berjanji melakukan peremajaan pada angkutan umum untuk menekan kenaikan tarif.

Hatta menjelaskan, pemerintah bakal melakukan revitalisasi bagi kendaraan-kendaraan yang telah 'usang'. Hingga saat ini pemerintah batal menaikkan harga BBM sehingga rencana revitalisasi ini pun kandas.

4. Renegosiasi kontrak karya

UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 sebagai revisi dari PP No. 23 tahun 2010 mengharuskan investor asing mendivestasikan kepemilikannya di perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia sehingga hanya tersisa 49 persen dari jumlah total sebelumnya.

Sebaliknya, sebanyak 51 persen sahamnya wajib dimiliki peserta Indonesia maksimal pada tahun kesepuluh beroperasi. Rincian periodenya adalah divestasi 20 persen pada tahun keenam, 30% tahun ketujuh, 37 persen tahun kedelapan, 44 persen tahun kesembilan, dan 51 persen tahun kesepuluh.

Salah satu amanat UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disahkan pada 12 Januari 2009 adalah penyesuaian dan penyelesaian kontrak karya perusahaan migas paling lambat setahun setelah disahkan. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan bahwa proses renegosiasi prinsip-prinsip kontrak karya pertambangan dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B), ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2011.

"Kita terus berbicara, 65 persen kira-kira setuju memahami karena itu perintah Undang-undang (Undang-undang Mineral Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009). Tahun ini targetnya selesai," kata Hatta di gedung DPR (21/9/2011). Namun, target Hatta meleset. Hingga akhir tahun 2011, belum seluruh kontrak karya perusahaan pertambangan.

Hingga saat ini, secara total sudah ada 69 perusahaan tambang yang setuju seluruhnya dengan poin-poin renegosiasi, terdiri dari 9 KK dan 60 PKP2B. Hatta kembali mewacanakan target penyelesaian kontrak karya pada akhir tahun ini.

[oer]

KUMPULAN BERITA
# Hatta Rajasa

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG iREPORTER
LATEST UPDATE
  • Hashim: Fadli Zon pimpinan DPR, Ketua MPR dari Demokrat
  • Vonis bipolar dr Richard, dijawab hasil second opinion Marshanda
  • Repot dandan, anggota DPR ini absen upacara di Lubang Buaya
  • Idul Adha, Yulia Rachman Siap Pergi ke Gaza
  • Wali Kota Solo tolak anggaran pembelian tablet DPRD
  • 4 Gejala kandung kemih yang terlalu aktif
  • SBY: Saya tidak punya niat buruk, apalagi menipu
  • Kereta Kalijaga Solo-Semarang tak jadi berhenti beroperasi
  • Dihujat haters, Robert Pattinson - FKA Twigs malah makin mesra
  • Hari-hari terakhir jelang lengser yang bikin resah SBY
  • SHOW MORE