Merdeka.com - Menteri Keuangan Chatib Basri tidak menampik bahwa konsekuensi pelaksanaan Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mulai berlaku 2014, bakal menurunkan penerimaan ekspor. Meski demikian, pemerintah tetap optimis, karena berdasarkan analisis awal, perlambatan sektor tambang hanya dua tahun saja.

Chatib membenarkan bahwa ekspor bahan mentah selama ini menyokong penerimaan Indonesia. "Tentu itu akan membawa dampak kepada perdagangan kita. Tetapi prosesnya itu akan mengalami peningkatan, sehingga akan ada pergeseran dari yang masih mentah menjadi ekspor tambang sudah diproses. Ini perkiraannya akan makan waktu," ujarnya selepas rapat di Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (6/12).

Diperkirakan penerimaan ekspor tambang bakal anjlok cukup besar. Pada 2014, negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga Rp 47,8 triliun. Menurut Menkeu, potensi kerugian bertambah USD 9 miliar di 2015.

Tapi setelahnya, Chatib percaya kondisi justru membaik karena semua perusahaan tambang di Indonesia memiliki smelter dan mengekspor barang bernilai tambah.

Untuk menjaga supaya penerimaan negara tidak menurun tajam, Chatib menunjukkan beberapa kebijakan pemerintah di sektor non-tambang. Semisal optimalisasi pemanfaatan biofuel sebagai bahan campuran solar. Diperkirakan, pada 2014, pemerintah bisa menghemat anggaran hingga USD 4 miliar.

"Jadi kehilangan dari pelarangan ekspor tambang mentah bisa dikompensasi dari biofuel," kata mantan kepala BKPM ini.

Senada dengannya, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kondisi bisnis pertambangan akan membaik selepas 2014. Bahkan, pada 2016, keuntungan yang diraup industri dan masyarakat yang hidup dari tambang akan berlipat-lipat. Alasannya, industri pengolahan sudah hidup, sehingga harga jual komoditas tambang unggulan Indonesia seperti batu bara, nikel, dan bauksit, akan melonjak.

"Karena smelter-smelter sudah pada masuk, maka 2016 sudah surplus. Makanya kebijakan pelarangan ini kan dorongan supaya yang punya konsesi tambang membangun atau cari partner bangun smelter," urai Bambang.

UU Nomor 4 Tahun 2009 melarang perusahaan tambang mengekspor bahan mentah, tanpa diolah lebih dulu di dalam negeri. Sempat ada rencana memberi dispensasi bagi perusahaan tertentu, misalnya PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Namun, kebijakan semacam ini ditolak mentah-mentah Komisi VII DPR.

Parlemen menegaskan, perusahaan tak bisa mengelak, dan harus mengolah seluruh produksinya di dalam negeri sebelum mengekspor mulai awal 2014.

Namun, para pengusaha mengeluh dan mengancam bahwa penerimaan negara bakal anjlok. Direktur Indonesia Economic Development Studies (IEDS) lebih jauh, mengatakan kerugian akibat pelarangan ekspor bahan mentah itu mencapai USD 6,3 miliar pada 2014.

"Kerugian tersebut belum termasuk kerugian mental masyarakat sekitar tambang yang tiba-tiba kehilangan mata pencahariannya," tuturnya.