UU Minerba disebut biang kerok 10 juta orang hilang pekerjaan

Merdeka.com - Ketua Komite Tetap Mineral Kadin, Poltak Sitanggang mengkritik habis-habisan UU No 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Aturan buatan rezim presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini disebut hanya retorika. Namun imbasnya, 10 juta orang kehilangan pekerjaan.

Poltak menuturkan, di awal penerapan beleid ini, pemerintah SBY berjanji memasok listrik untuk kebutuhan smelter. Namun hingga saat ini pasokan listrik untuk kebutuhan smelter belum juga tercukupi.

"Smelter kita sudah ada yang selesai sejak 3 tahun lalu. Akhirnya kita buat power plant sendiri. Ini bukti tidak satunya kata sama perbuatan pemerintah dalam menjalankan tata kelola pertambangan kita tanah air," ucap Poltak dalam diskusi di Kantor Kadin, Kuningan, Jakarta, Jumat (29/8).

Poltak melihat pemerintah hanya beretorika. Di saat pengusaha mengikuti aturan UU Minerba, pemerintah tidak mampu menyediakan infrastruktur. Dia menuding, sikap pemerintah mengakibatkan puluhan juta orang kehilangan pekerjaan di sektor pertambangan.

"Celakanya mereka sudah mencabut hak mendapat pekerjaan masyarakat Indonesia. Ini sudah terbukti dan bahkan 10 juta dari pertambangan kehilangan pekerjaan dari hasil pertemuan kita," tegasnya.

Poltak menyebut aturan ini hanya menghambat optimalisasi tata kelola industri pertambangan. Karena itu Poltak berharap pemerintah baru bisa menyelesaikan semua masalah pertambangan termasuk masalah renegosiasi kontrak mineral. "Pemerintahan baru nanti di 100 hari pertama untuk menyelesaikan masalah yang ada sekarang," tutupnya.