Merdeka.com - Sidang paripurna DPR akhirnya menyepakati RUU Panas Bumi menjadi UU Panas Bumi. Melalui beleid baru ini, potensi panas bumi pemerintah segera mempercepat proyek panas bumi terutama yang berada di kawasan hutan lindung.

Menteri ESDM Jero Wacik menyebut potensi panas bumi Indonesia mencapai 30.000 MW. Yang baru dimanfaatkan hingga saat ini baru 1.300 MW. Dengan disahkannya aturan baru ini Jero berharap panas bumi bisa dimanfaatkan secara maksimal.

"Potensi panas bumi kita 30.000 MW. Kita kerjakan baru 1.300 MW. Masih banyak yang belum kita kerjakan. selama merdeka saja kita baru berhasil membangun 48,000 MW. Ini bisa untuk 30 tahun ke depan," kata Jero dalam sidang paripurna, di DPR, Jakarta, Selasa (26/8).

Menurut Jero, tidak maksimalnya panas bumi Indonesia selama ini karena aturan lama yang menyusahkan. Dalam aturan lama, panas bumi dikategorikan pertambangan dan dilarang ditambang di hutan. Padahal mayoritas panas bumi berada di hutan.

"UU sekarang bukan pertambangan lagi. Panas bumi adalah panas bumi. Kami terima kasih dengan seluruh anggota DPR memutuskan UU panas bumi yang baru," tegasnya.

Potensi panas bumi Indonesia berada di 127 gunung berapi atau sebagai negara yang paling banyak memiliki gunung api. Dengan aturan baru, pemerintah pusat juga berwenang memutuskan pengelolaan panas bumi.

"Adanya perubahan kewenangan penyelenggaraan panas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kita optimalisasi panas bumi di wilayah konservasi. Penyempurnaan bonus produksi ke pemerintah daerah. Serta akan ada peran serta masyarakat dalam pengelolaan panas bumi," katanya.