Merdeka.com - Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 163/PMK.05/2015 tentang perkiraan defisit yang melampaui target APBN-P 2015. Di dalamnya juga disebutkan tambahan pembiayaan defisit yang diperkirakan melampaui target.

Dalam APBN-P 2015, target defisit sekitar Rp 222,5 triliun atau sekitar 1,9 persen dari PDB. Pada semester I/2015, defisit diperkirakan menembus Rp 76,43 triliun atau 0,66 persen PDB. Sementara di semester II/2015, defisit diperkirakan mencapai Rp 183,59 triliun atau 1,58 persen PDB.

Dengan demikian, realisasi defisit APBN-P 2015 diyakini melebar dari Rp 222,5 triliun (1,9 persen PDB) menjadi Rp 260,02 triliun (2,23 persen PDB). Dalam hal ini, defisit APBN-P 2015 diperkirakan naik sekitar Rp 38 triliun rupiah.

Dengan perkiraan melebarnya defisit anggaran negara, PMK tersebut juga menyebut tambahan defisit dibiayai dengan menggunakan tambahan pembiayaan, yang bersumber dari: Dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), penarikan pinjaman siaga, dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Kemungkinan akan dilakukan pinjaman sebesar Rp 28 triliun dalam waktu dekat.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melihat beberapa kegagalan kementerian keuangan sehingga defisit anggaran tak terkendali.

"Kondisi keuangan negara dalam bahaya, defisit mendekati 3 persen. Dengan defisit yang bertambah ini berdampak pada meningkatnya rasio defisit hingga 3 persen sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan. Kondisi ini lampu kuning pengelolaan APBN," ujar Sekjen Fitra Yenny Sucipto melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Selasa (1/9).

Yenny menambahkan, dengan rencana tambahan utang untuk menutup defisit yang semakin besar, otomatis utang meningkat tajam. Berdasarkan data kementerian keuangan per Agustus 2015, total utang pemerintah Rp 2.911 triliun. Terdiri dari pinjaman Rp 694 triliun dan SBN Rp 2.217 triliun.

"Dengan kegagalan potensi pengelolaan defisit maka utang kita segera menyentuh angka Rp.3000 triliun," ucapnya.

Kondisi ini membuat Indonesia semakin tergadai utang. Yenny mengatakan, kondisi saat ini sama saja pemerintah menggadaikan negara pada ekonomi asing.

"Utang Indonesia baru akan lunas setelah satu abad. Tahun 2054 saja jatuh tempo Rp 193 triliun," katanya.

Di sisi lain, target Penerimaan pajak rendah. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun ini diperkirakan cuma 91,8 persen dari target Rp 1.294,25 triliun. Sementara realisasi belanja negara diprediksi sebesar 96 persen dari pagu Rp 1.984,1 triliun.