Usai PNS, Pemerintah Akan Bangunkan Hunian untuk Generasi Milenial
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut akan menyediakan pembangunan hunian untuk generasi milenial atau generasi Y (generasi yang lahir pada 1980-1990, atau pada awal 2000). Namun, saat ini pihaknya akan fokus terlebih dahulu pada penyediaan perumahan untuk ASN (Aparatur Sipil Negara).
"Ini (milenial) akan dibahas. Tetapi ASN (perumahan untuk aparatur sipil negara) dulu, hanya setelah itu kami godok milenial," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid, pada konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (8/3).
Khalawi mengatakan banyaknya jumlah milenial, yang mencapai 80 juta orang di Indonesia, membuat kebutuhan perumahan untuk generasi ini sangat mendesak. "Jadi kita secara paralel berbicara dengan teman-teman dan asosiasi untuk menemukan konsep yang baik untuk memfasilitasi milenial ini," katanya.
Khalawi mengatakan, sebagai tahap awal, pemerintah akan mengelompokkan atau klusterisasi generasi milenial. Menurutnya, generasi milenial dibagi menjadi beberapa kelompok mulai dari mereka yang baru saja lulus atau bekerja hingga mereka yang memiliki keluarga.
Milenial yang baru saja bekerja atau lulus, misalnya, belum tertarik memiliki perumahan permanen sehingga konsep rusunawa dengan fasilitas internet lengkap dapat diterapkan dengan tepat. Konsep TOD (Transit Oriented Development) juga dianggap cocok untuk milenial karena dekat dengan akses transportasi.
Sementara, milenial yang memiliki keluarga dapat memilih perumahan dengan memasukkan skema Fasilitas Pembiayaan Likuiditas Perumahan (FLPP) sesuai dengan kemampuan mereka. "Jadi bujangan itu tinggal di apartemen atau flat, jika dia sudah menikah, dia bisa pindah ke hunian subsidi pemerintah. Dia bisa menemukannya sendiri yang tapak lainnya," ujarnya.
Meskipun kebutuhannya mendesak, Khalawi mengatakan dia tidak bisa memastikan implementasi perumahan untuk generasi milenial dapat terealisasi dalam waktu dekat. "Jangan sampai konsepnya asal-asalan nanti, karena yang ditangani banyak, 80 juta. Jadi kita harus membuat konsep yang benar-benar aplikatif, bisa diterapkan dan 'berkelanjutan'," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada Wacana KPR 35 Tahun untuk Milenial dan Gen Z, Bakal Untung atau Malah Jadi Beban?
skema ini diharapkan menjadi solusi bagi generasi milenial dan Z memiliki hunian.
Baca SelengkapnyaPerkuat Pertahanan Indonesia, Ganjar Bakal Kembangkan Potensi Generasi Muda Buat Jadi Ahli Siber
Ganjar juga menekankan pentingnya menguatkan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN)
Baca SelengkapnyaGenerasi Milenial Kini Incar Rumah dengan Cicilan Rp4 Juta-an per Bulan, Ini Buktinya
Pengembang punya cara untuk memudahkan konsumen, khususnya generasi milenial.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Sebut ASN hingga TNI-Polri Pindah ke IKN Mulai Juli 2024
Jokowi mengatakan pemerintah terus mengejar agar pembangunan hunian untuk ASN dan personel hankam bisa rampung pada November 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun
Estimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.
Baca SelengkapnyaIncar Generasi Milenial, Cicilan Rumah Baru Ini Rp1,8 Juta per Bulan
Saat ini, tren permintaan properti oleh generasi milenial tengah mengalami lonjakan. Minat generasi milenial dalam membeli rumah tapak mencapai 64,4 persen.
Baca SelengkapnyaYenny Wahid: Kita Tak Mau Negara Ini Diperuntukkan untuk Mereka yang Berkuasa dan Para Pejabat Saja
Yenny Wahid menyebut bansos yang diberikan anggap saja sedekah dan sedekah tak wajib untuk memilih paslon tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Selengkapnya