Usai diancam interpelasi, Dahlan baru muncul rapat di DPR

Merdeka.com - Hari ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) mengadakan rapat kerja (raker) menindaklanjuti hasil panja outsourcing yang sebelumnya digelar pada September 2013.

Dahlan dinilai tidak menjalani rekomendasi hasil rapat DPR pada permasalahan outsourcing di lingkungan BUMN. Oleh sebab itu, Dahlan sempat diancam dengan pengajuan hak interpelasi DPR .

Dahlan datang pukul 10.00 WIB sedangkan rapat baru dimulai 10.30 WIB. Dalam raker tersebut dihadiri 17 anggota dan dinyatakan kuorum.

Raker panja outsourcing kali ini juga rencananya akan dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar beserta jajarannya.

"Sekian lama dinantikan, alhamdulillah Menteri BUMN datang di Komisi IX, sedangkan menteri tenaga kerja sedang check-up," ujar Ketua Komisi IX DPR , Ribka Tjiptaning saat membuka Raker di Gedung DPR , Jakarta, Selasa (4/3).

Raker panja outsourcing kali ini juga akan dihadiri oleh perwakilan 18 perusahaan pelat merah, yakni:

- PT Telkom Indonesia

- PT Garuda Indonesia

- PT Bank Negara Indonesia (BNI)

- PT Krakatau Steel

- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)

- PT Kimia Farma

- PT Indofarma

- PT Kereta Api Indonesia (KAI)

- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

- PT Bank Mandiri

- PT Pertamina

- PT Angkutan Sungai Danau dan Pelabuhan (ASDP)

- PT Dirgantara Indonesia (DI)

- PT Jasa Marga

- PT Kertas Leces

- PT Petrokimia Gresik

- PT Perusahaan Gas Negara (PGN)

- PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)

Sebelumnya, Partai Demokrat, yang merupakan kendaraan politik Dahlan untuk Capres, gagal membendung rencana interpelasi terhadapnya. Dalam sidang paripurna, diputuskan bahwa interpelasi terhadap Dahlan terus menggelinding terkait perkembangan outsourcing di lingkungan BUMN.

"Intinya interpelasi sudah diagendakan," ujar Wakil Ketua Panja Outsourcing Poempida Hidayatullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Poempida menjelaskan, diteruskan atau tidaknya hak interpelasi dalam sidang paripurna mendatang, bakal diputuskan setelah Dahlan memberikan penjelasan mengenai segudang persoalan outsourcing di Komisi IX.

Jika dalam internal Komisi IX DPR Dahlan sudah mampu memberikan penjelasan dan memuaskan semua anggota, maka interpelasi tidak akan jadi bergulir. Namun pada kenyataannya, Dahlan seringkali mangkir saat diundang Komisi IX untuk membahas outsourcing.

"Jika tidak mampu menjelaskan, kita jalankan interpelasi. Saya yakin sekali seorang Presiden SBY tentang isu krusial ini akan bicara dengan Menteri BUMN, menteri akan di-push."

"Banyak karyawan outsourcing nasibnya di ujung tanduk. Ini isunya mau atau tidak mau, kalau Menteri BUMN mau menyelesaikan pasti akan selesai," tambahnya.