Merdeka.com - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mencatat bahwa 96 persen sektor pertanian, peternakan dan perikanan didominasi oleh pelaku usaha UMKM. Baik petani, peternak dan nelayan menjalankan usahanya dalam skala kecil dan secara perorangan.

Akibatnya, bisnis mereka tidak berkembang pesat. Untuk itu pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan korporatisasi petani peternak dan nelayan.

"Kita punya program di Kementerian Koperasi dan UKM yaitu korporatisasi petani," kata Teten dalam acara Jakarta Food Security Summit-5 pada Sesi II: Memaksimalkan Potensi Pasar Domestik, Jakarta, Rabu (18/11).

Teten mengatakan, para pelaku usaha ini belum menjalankan tata kelola secara modern. Selain itu, belum ada juga dukungan industri dari hulu ke hilir secara lengkap.

Padahal langkah ini menurut Teten ini sangat penting. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM membuat solusi dengan melakukan pengorganisasian petani yang memiliki lahan sempit, tidak berskala ekonomi, tidak didukung tata kelola modern, dan tidak didukung industri hulu ke hilirnya.

"Ini yang penting, maka solusi kami mendorong petani untuk bangun kelembagaan usaha yang dikelola secara profesional dan dibangun secara keekonomian," kata Teten.

Dari sisi kontribusi terhadap PDB, sektor pertanian, peternakan dan perikanan hanya 13 persen. Sedangkan persentase UMKM di sektor pertanian sebanyak 51,2 persen. Tantangan utama sektor ini terletak pada rantai pasok yang rumit dan panjang. Produk pertanian harus singgah di berbagai pos sebelum sampai ke tangan konsumen.

Mulai dari pengepul, pengepul besar, pasar induk, pasar tradisional dan terakhir diterima konsumen. Hal yang sama juga dialami sektor peternakan dan perikanan nelayan. "Ini saya kira masalah utama kita," kata Teten.

Pemetaan Potensi

Maka dari itu, pihaknya memiliki pemetaan potensi dan perkembangan koperasi. Teten ingin membangun kelembagaan sektor pangan melalui koperasi modern.

Saat ini pemerintah telah melatih 8 komoditas yang masuk dalam korporatisasi pangan. Dalam pemetaan yang dilakukan pemerintah diperkirakan potensi dari koperasi nelayan 13 persen, peternakan 3 persen, kehutanan 2 persen, pertanian 33 persen dan koperasi perkebunan 15 persen.

Kesimpulannya, kata Teten korporasi farming di Indonesia belum ada dan masih jauh untuk direalisasikan. Namun saat ini sudah ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Caranya dengan menggunakan pendekatan konsolidasi lahan sempit dan konsolidasi dalam skala 1000-3000 hektare lahan untuk komoditas tertentu. Konsep konsolidasi inilah yang bakal dikembangkan pemerintah untuk komoditas beras buah segar, buah tropik, garam dan sektor lainnya.

"Saya kira dari pengalami ini, kami mau coba kembangkan di perberasan, buah segar, buah tropik, garam termasuk juga sektor lainnya," kata Teten mengakhiri.