Merdeka.com - PT Chingluh Indonesia baru saja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada 2.500 buruhnya. Hal ini dilakukan karena tingginya Upah Minimum Kabupaten di daerah tersebut yang mencapai Rp 2,71 juta per bulan.

Bupati Tangerang, Banten Ahmed Zaki Iskandar menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kecamatan Pasar, Kamis, tidak berdampak terhadap iklim investasi di daerah ini.

"Ini bukan yang pertama, sebelumnya juga ada PT Jaba Garmindo dan investor tetap menanamkan usahanya," kata Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang seperti dilansir Antara, Minggu (28/5).

Bupati mengatakan, pengusaha yang berinvestasi di bidang padat karya seperti PT Chingluh Indonesia dalam pembuatan sepatu memang rentan terhadap kelangsungan usaha. Namun, Ahmed mengakui pemecatan ini terjadi akibat mahalnya UMK di Tangerang.

Chingluh Indonesia memecat sekitar 2.500 dari 13.000 buruhnya akibat sepinya pemesanan sepatu dari negara lain. Upaya yang dilakukan manajemen perusahaan melakukan PHK itu adalah dengan pengurangan buruh agar kelangsungan usaha tetap berjalan.

Perusahaan ini biasanya mendapatkan pesanan sebanyak 1.300 pasang sepatu, tapi belakangan terus merosot menjadi 500 pasang. Pada umumnya pemesan sepatu merek terkenal itu berasal dari beberapa negara di Asia dan Pasifik serta Amerika Serikat.

Ahmed menambahkan yang merasakan dampak PHK biasanya pemilik rumah kontrakan sekitar pabrik karena sudah mulai kosong ditinggal penyewa mayoritas buruh. Namun, Ahmed berharap agar pimpinan perusahaan itu membayar pesangon dan tunjangan hari raya (THR) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang Supriyadi menyesalkan terjadi PHK terhadap sekitar 2.500 buruh pabrik sepatu menjelang Lebaran 2015. Dia mengatakan, kuat dugaan bahwa hal itu merupakan strategi perusahaan untuk menghindari pemberian THR.

Supriyadi mengatakan, para buruh yang terkena PHK tentunya memiliki beban psikologis yang berat, apalagi mereka hendak mudik ke kampung halaman masing-masing.