Merdeka.com - Beberapa waktu lalu Amerika Serikat (AS) mengeluarkan China, India, Brasil, Afrika Selatan dan Indonesia dari daftar negara berkembang. Indonesia dianggap telah maju dalam perdagangan internasional.

Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan standarisasi peningkatan kelas sebuah negara biasanya berkiblat pada World Bank dan IMF. Dua lembaga dunia ini menyatakan penentuan kelompok negara berdasarkan pada pendapatan per kapita.

Sebuah negara tergolong negara maju jika pendapatan per kapita sebanyak USD 12.000 setahun. Sementara saat ini, Destry menyebut pendapatan per kapita Indonesia masih berkisar di USD 4.000.

"Kalau kita sekarang per tahun masih USD 4.000," kata Destry di Komplek Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (28/2) kemarin.

Sementara itu, standar yang digunakan Amerika bukan berdasarkan pendapatan rata-rata penduduk Indonesia. Melainkan dari jumlah penduduk suatu negara, termasuk tergabungnya sebuah negara dalam forum negara strategis. Misalnya masuknya Indonesia dalam bagian negara G20.

"Kita masuk kelompok USD 1 triliun economi. Apakah USD 1 triliun ini dengan berapa jumlah penduduk. Apakah dengan USD 1 triliun itu berarti ini negara kaya?," kata Destry.

Memang lanjut Destry, satu sisi Indonesia kini dianggap negara maju. Tetapi di siisi lain masih punya banyak pekerjaan rumah yang perlu segera kerjakan. Misalnya, sebagai negara maju seharusnya memiliki infrastruktur yang baik.

Setiap kenaikan kelas, sudah barang tentu memiliki konsekuensi. Jika Indonesia ditetapkan sebagai negara maju, ada beberapa fasilitas yang dicabut. Misalnya kebijakan mendapatkan pendanaan murah dihentikan dan pencabutan dana hibah. Alasannya karena sudah dianggap maju secara finansial.

"Sekarang kita duduk di kelompok menengah di bawah. Kalau masuk negara maju, kita harus jadi donor," kata Destry.

Alasan Indonesia jadi Negara Maju

Meski begitu, Destry menduga Amerika mencabut status negara berkembang bagi Indonesia karena sudah ekspor yang dilakukan Indonesia ke Negeri Paman Sam itu sudah surplus. Sebaliknya, Impor yang dilakukan Indonesia dari Amerika terbatas. Begitu juga dengan investasi. Belakangan Amerika tak lagi berinvestasi di sini.

Diharapkan keputusan Amerika tersebut tidak memengaruhi US Fee yang merupakan semacam treatment khusus untuk negara yang mengirim ekspor ke Amerika. Untuk itu Destry mengaku sebaiknya saat ini fokus pada agenda pembangunan infrastruktur, daya beli masyarakat dan pendapatan.