Merdeka.com - Pemerintah selalu mendorong peran sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) memperkenalkan produk khas dalam negeri di kancah Internasional. Tahun depan, peluang tersebut semakin besar seiring diberlakukannya pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan.

Pemerintah harus mengambil peran dalam persaingan di pasar bebas ASEAN. Salah satunya memenuhi kebutuhan pelaku bisnis UKM. Pelaku kecil dan menengah membutuhkan payung hukum sebagai perlindungan dalam persaingan di pasar bebas.

Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Euis Saedah menuturkan perlindungan hukum terhadap pelaku UKM haruslah yang memberikan keadilan, kepastian serta manfaat.

"Dari keadilan, harus yang bisa berpihak kepada UKM itu sendiri. Kalau dari asas manfaat, haruslah bisa membantu para UKM untuk lebih berdaya saing," ujar Euis usai menghadiri diskusi terkait ' Strategi Perlindungan Hukum UKM saat MEA', di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (25/9).

Sedangkan untuk kepastian hukum harus yang tegas. "Jadi tidak mencla mencle. Kalau mencla mencle nanti orang akhirnya nyari yang paling ringan dan menguntungkan," paparnya.

Tidak hanya itu, perlu juga diatur soal fasilitas pendukung bagi pelaku UMKM untuk menghadapi persaingan. Fasilitas yang akan diberikan baik dari dalam negeri maupun negara anggota ASEAN yang dituju.

"Fasilitas di dalam negeri apa yang bisa diberikan kepada UKM apabila dia menjual sesuatu ke negara ASEAN. Misal pajaknya dikurangi selama dia bisa ekspor atau membangun industri UKM ke negara ASEAN itu," tambahnya.

Selain fasilitas dalam negeri, pemberian kompensasi dari negara ASEAN tujuan ekspor juga dirasa perlu.

"Kemudian fasilitas apa yang diberikan negara ASEAN yang dituju jika dia (pelaku UKM) bisa membuka usaha di negara tersebut," katanya.