Merdeka.com - Industri perbankan menanggapi dingin kehadiran uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan, kehadiran uang tunai justru dianggap merugikan perekonomian nasional.

Senior Vice President Electronic Banking Bank Mandiri Rahmat Broto Triaji mengatakan, transaksi menggunakan uang tunai bersifat mahal. Salah satunya pada aspek penghitungan.

"Uang tunai itu musuhnya bank karena susah ngitungnya. Maka kita terus kurangi peran dari uang tunai," ujarnya dalam penandatanganan kerja sama pemanfaatan EDC Link di Gandaria City, Jakarta, Senin (18/8).

General Manager Credit Card Division BRI Mohamad Helmi menambahkan, alergi industri perbankan terhadap transaksi tunai memang belum sampai tahap akut. Namun, pihaknya mengaku akan lebih suka jika masyarakat memilih menggunakan transaksi nontunai.

"Cashless society ini bukan menyingkirkan uang tunai. Tapi tentu kita ingin harus lebih efisien," tuturnya.

General Manager Divisi Bisnis Kartu BNI Dodit Wiweko Probojakti tidak secara gamblang menolak kehadiran uang tunai. Menurutnya, uang tunai tetap diperlukan sebagai pelengkap dari transaksi non-tunai.

"Ini saling melengkapi melalui uang NKRI," ucapnya.

Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Yura Djalins mengungkapkan, bank sentral menghabiskan anggaran setidaknya Rp 3 triliun per tahun dalam memproduksi uang tunai.

"Rp 3 triliun itu untuk biaya mencetak, menyimpan, dan memusnahkan uang," jelasnya.

Seperti diketahui, ketidakefisienan perbankan membuat beban biaya operasional membengkak. Salah satu imbasnya, perbankan harus menggenjot pemasukan dengan menerapkan bunga kredit tinggi.

Sebelumnya, pada tanggal 17 Agustus 2014 atau bertepatan dengan HUT RI ke-69, Bank Indonesia (BI) secara resmi mengeluarkan uang baru. Uang tersebut nantinya akan diberi nama Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI.

Langkah tersebut merupakan upaya pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pemerintah dan Bank Sentral sepakat kehadiran uang ini bertujuan menunjukkan kedaulatan Indonesia.

Uang Rupiah (Oeang Republik Indonesia) pertama kali digunakan di Indonesia pada 1946. Saat itu hanya tertera tandatangan Menteri Keuangan. Sebab, pemerintah yang mengeluarkan dan mencetak Rupiah.

Namun, mulai terhitung mulai 1952, Bank Indonesia diberi wewenang mendesain, mencetak dan bertanggung jawab penuh atas perencanaan dan peredaran Rupiah di tanah air. Otomatis, yang tertera di uang Rupiah hanya tandatangan Gubernur dan direktur BI. Tidak hanya itu, disematkan pula frasa atau tulisan Bank Indonesia.