Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak melihat target penerimaan pajak tahun ini sulit tercapai. Dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013, proyeksi penerimaan pajak mencapai Rp 916,5 triliun.

Target ini diturunkan dari sebelumnya Rp 970,9 triliun. Sementara proyeksi penerimaan dari potensi wajib pajak dari 30 kantor wilayah dan ditambah wajib pajak besar hanya sebesar Rp 849,53 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany menyebutkan, disparitas antara target yang diminta pemerintah dengan kemampuan Ditjen Pajak sebesar Rp 66,9 triliun. Oleh sebab itu, Ditjen Pajak berencana melakukan berbagai program untuk menggali potensi penerimaan pajak tersebut.

Salah satunya mengejar tunggakan pajak yang belum dicairkan. Dia memprediksi, pencairan tunggakan pajak bisa mencapai Rp 16 triliun.

"Ini pencairan tunggakan maksimum yang bisa kami lakukan. Sulit sebenarnya untuk minta dicairkan," ujarFuad usai rapat dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/5).

Program lain untuk menggali potensi pajak adalah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa sektor usaha seperti real estate (properti), perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Pemeriksaan berskala besar ini diproyeksi dapat menggali potensi pajak hingga mencapai Rp 40 triliun.

Sektor pertama yang akan digali potensinya adalah sektor properti. Sementara untuk sektor lainnya, masih membutuhkan waktu karena sedikitnya jumlah pegawai pajak. Potensi penggalian pajaknya dari sektor tambang dan sawit diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.

"Kami ingin menggenjot penerimaan pajak dengan menyisir perusahaan properti atau real estate, pertambangan dan usaha kalangan menengah serta perusahaan kelapa sawit," ungkap Fuad.

Cara kedua adalah ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan rencana Sensus Pajak Nasional. Fuad mengatakan, target dari rencana ekstensifikasi dan intensifikasi ini sebesar Rp 6 triliun. "Kami tidak berani menargetkan terlalu besar," kata Fuad.

Ketiga adalah perbaikan di sektor pajak pertambahan nilai (PPN). Ini terkait dengan masalah data yang belum lengkap diperoleh Ditjen Pajak dari lembaga-lembaga terkait.

"Banyak data yang belum didapat, seperti kerahasian rekening bank kan sulit," tambahnya. Target dari sisi ini akan mencapai Rp 5 triliun.

Berikut potensi wajib pajak (WP) dari setiap Kanwil yang dimiliki oleh Ditjen Pajak:

1. Aceh Rp 3,89 triliun

2. Sumatera Utara I Rp 11,52 triliun

3. Sumatera Utara II Rp 3,6 triliun

4. Riau dan Kepulauan Riau Rp 15,99 triliun

5. Sumatera Barat dan Jambi Rp 6,97 triliun

6. Sumsel dan Kep. Babel Rp 9,54 triliun

7. Bengkulu dan Lampung Rp 5,33 triliun

8. Jakarta Pusat Rp 44,06 triliun

9. Jakarta Barat Rp 21,56 triliun

10. Jakarta Selatan Rp 40,78 triliun

11. Jakarta Timur Rp 14,35 triliun

12. Jakarta Utara Rp 18,10 triliun

13. Jakarta Khusus Rp 129,27 triliun

14. Banten Rp 17,39 triliun

15. Jawa Barat I Rp 16,02 triliun

16. Jawa Barat II Rp 27,12 triliun

17. Jawa Tengah I Rp 11,99 triliun

18. Jawa Tengah II Rp 5,56 triliun

19. D.I Yogyakarta Rp 2,65 triliun

20. Jawa Timur I Rp 16,44 triliun

21. Jawa Timur II Rp 10,63 triliun

22. Jawa Timur III Rp 9,14 triliun

23. Kalimantan Barat Rp 3,59 triliun

24. Kalsel dan Kalteng Rp 8,34 triliun

25. Kalimantan Timur Rp 15,24 triliun

26. Sulsel, Sulbar dan Sultra Rp 8,33 triliun

27. Sulut, Sulteng, GOR dan Malut Rp 5,07 triliun

28. Bali Rp 5,10 triliun

29. Nusa Tenggara Rp 3,51 triliun

30. Papua dan Maluka Rp 8,37 triliun

31. Wajib Pajak Besar Rp 350,08 triliun

Proyeksi penerimaan dari potensi WP dari setiap Kanwil Rp 849,53 triliun.