Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah dan DPR Tunda Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Pemerintah dan DPR Tunda Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Demo Mahasiswa di DPR. ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menyatakan, pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Hal ini untuk mengakhiri polemik yang muncul dari kaum buruh.

Menurutnya, meluasnya polemik RUU Cipta Kerja pada tataran kaum buruh turut mempengaruhi keputusan tersebut. Untuk itu, klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja akan dibahas paling akhir.

"Untuk klaster ketenagakerjaan akan dibahas terakhir oleh DPR. Karena ramainya polemik yang timbul oleh pekerja," Kata Baidowi dalam rapat virtual bersama Nahdlatul Ulama (NU), Kamis (7/4).

Saat ini Baleg DPR RI fokus mematangkan uji publik dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui masukan para pakar sesuai klaster yang dibahas. Di samping itu, para wakil rakyat juga mengundang sejumlah stakeholder, terutama pakar hukum maupun ekonomi.

Dirinya menambahkan, RUU Cipta Kerja sejatinya bertujuan untuk menyelamatkan tenaga kerja dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi covid-19 yang kian meluas. "RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini salah satu formula untuk memperbaiki ekonomi," imbuh dia.

Terlebih, pandemi ini membawa dampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi nasional bahkan global. Diperkirakan ekonomi Indonesia akan terpangkas hingga 2 persen seusai proyeksi pemerintah.

Untuk itu, kehadiran RUU Cipta Kerja diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan nilai investasi di Indonesia. Imbasnya tenaga kerja dapat terserap lebih banyak dan meminimalisir terjadinya PHK.

"Maka itu RUU Cipta Kerja terus dievaluasi. Agar ekonomi kembali bergeliat," pungkasnya.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Barisan Pemuda Riau Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Barisan Pemuda Riau Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Pemuda memiliki peran penting pembangunan bangsa dan negara

Baca Selengkapnya
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Polemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara

Polemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara

DKPP telah memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota lainnya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya