Tuding Hatta kongkalikong dengan Rusia, Faisal Basri ada bukti foto

Merdeka.com - Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri makin lantang bersuara soal buruknya tata kelola sektor energi. Salah satunya tudingan terhadap mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang disebut-sebut sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional saat ini.

Faisal melihat kehancuran industri bauksit nasional lantaran pelarangan ekspor yang dilakukan pemerintah terdahulu atas bahan mentah pembuatan alumunium tersebut mulai 12 Januari 2014. Padahal, Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tak menyebut harus ada pelarangan ekspor.

Dia menuding, larangan itu lahir dari permintaan perusahaan alumunium terbesar Rusia, UC Rusal. Faisal Basri mengaku punya bukti otentik kongkalikong yang dilakukan Hatta Rajasa dengan perusahaan tersebut.

"Ya kan kita bisa konstruksi, prosesnya, perubahan-perubahan itu kemudian kita bisa tahu. Kan saya ada fotonya. Pak Menko (Hatta) dengan wakil PM Rusia kemudian sama Rusal sama Pak Suryo Bambang Sulisto," ujar Faisal usai diskusi di Kantor Indef, Jakarta Selatan, Selasa (26/5).

Tudingan itu bukan tanpa alasan. Menurut Faisal, seharusnya ini merupakan ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Apalagi Rusal menyinggung soal pembangunan pabrik pengolahan atau smelter yang sudah dijanjikan sejak 2007 namun tak kunjung direalisasikan.

"Harusnya kan kalo persoalan ini diserahkan ke ESDM. Karena ESDM yang paling tahu bagaimana sih kalau orang janji bangun smelter. Ya ini janji gombal atau apa," kata Faisal.

Setelah Hatta mengeluarkan kebijakan pelarangan mineral mentah (raw material), industri bauksit langsung kolaps. Otomatis nilai ekspor bauksit Indonesia merosot.

Buktinya, pada 2013 ekspor bauksit bisa menembus 50 juta ton. Setahun kemudian, ekspor bauksit tergerus 50 juta. "Yang untung siapa? Ya trader. Itulah. Jadi masa kita rela menghancurkan kita sendiri tapi menguntungkan orang lain," tuturnya.

Dampaknya tidak berhenti sampai di situ. Kebijakan itu berdampak sistemik. PHK massal terjadi di industri tambang bauksit dalam negeri. Tambang tidak lagi menjalankan aktivitas produksi, alat berat ditarik, hingga akhirnya utangnya di bank tidak bisa dikembalikan alias kredit macet.

Secara makro, kebijakan sektoral tersebut berimbas ke melambatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah penghasil bauksit.

"Jadi Kalimantan secara keseluruhan pulau itu pertumbuhannya 1,1 persen cuman. Pertumbuhan ekonomi nasional 4,7 persen. Ini cuma 1,1 persen Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah merata semua pertumbuhannya hancur akibat dari ini semua," bebernya.