Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait syarat pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, revisi PP soal JHT tersebut sedang ditangani oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

"Itu (revisi PP) sudah ditangani oleh Menaker," kata Pratikno kepada wartawan di Istana, Jakarta, Selasa (7/7).

Lebih lanjut, Pratikno menambahkan, tidak ada persoalan mengenai revisi PP terkait JHT tersebut. Dengan kata lain, pemerintah menyanggupi revisi PP itu sesuai permintaan DPR lantaran banyak menuai kecaman.

"Jadi sekarang Menaker sedang mempersiapkan itu. Mungkin saya nggak tau detilnya ya. Tapi kemaren saya langsung menghubungi Menaker dan sudah paham tentang (permintaan) dari Komisi IX DPR," jelas Pratikno.

"Sudah ada tindak lanjut dan koordinasi antara Menaker dan Komisi IX. Terus RDP kan diselenggarakan lusa," tutupnya.

Sebelumnya, empat konfederasi serikat buruh serta 40 federasi Gerakan Buruh Indonesia (GBI) menolak keras aturan ini. Buruh menilai JHT seharusnya bisa cair dengan masa kepesertaan selama 5 tahun. "Dan seharusnya dapat diambil semua 100 persen dana buruh," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal dalam siaran pers, Jumat (3/7).

Said Iqbal menegaskan pihaknya juga menolak iuran jaminan pensiun 3 persen dengan manfaat hanya 15-40 persen dari gaji terakhir. "Hal tersebut hanya akan memiskinkan buruh saat pensiun. Oleh karena itu manfaat pensiun buruh harus 60 persen dari gaji terakhir seperti pegawai negeri sipil (PNS)," tuturnya.