Merdeka.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menggandeng TNI dan Kepolisian guna pencegahan penyalahgunaan BBM bersubsidi. BPH Migas meminta Polisi untuk menindak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menjual solar kepada konsumen yang tidak berhak.

"Setiap SPBU yang tertangkap tangan menjual solar kepada konsumen yang tidak berhak, akan langsung diberi garis polisi. Saya mengimbau kepada semua pihak agar segera berhenti menyalahgunakan BBM bersubsidi, akan kami tindak tegas dan babat habis," kata Sekretaris BPH Migas Djoko Siswanto di Jakarta, Senin (11/11).

BPH Migas juga akan menindak jika ada oknum kepolisian yang membantu atau menjadi 'beking' penyalahgunaan BBM bersubsidi. BPH Migas juga telah mengeluarkan surat perintah kepada pihak kepolisian untuk melakukan koordinasi di seluruh wilayah Indonesia.

"Saya yang mengeluarkan dan menandatangani surat perintah tugas untuk seluruh NKRI. Proses hukum sedang berlangsung, semua yang terlibat akan kami sikat habis," tegas dia.

Sementara itu, Anggota komite BPH Migas Ibrahim Hasyim menegaskan, pihak-pihak yang terbukti melakukan tindak penyelewengan dan penyalahgunaan BBM subsidi, akan dikenakan sanksi. Izin usaha perusahaan SPBU akan dicabut.

"Jika terbukti maka akan ada sanksi bagi pelaku usaha yang terlibat, mulai dari penghentian kegiatan sementara hingga waktu yang tidak ditentukan hingga mencabut perizinan usahanya. Ini dilakukan untuk membuat efek jera kepada pelaku usaha, agen atau SPBU nakal yang melakukan penyelewengan tersebut," kata dia.