TMII Tak Dapat Dukungan APBN Sejak 1998, Ini Penjelasan Kemenkeu
Merdeka.com - Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Encep Sudarwan, mengakui bahwa Taman Mini Indonesia Indah (TMII) memang tidak pernah mendapatkan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 1998. Pemerintah beralasan hal tersebut agar pengelolaan TMII bisa mandiri.
"Sejak 1998 ke sini tidak ada lagi (dukungan APBN), karena mereka diminta untuk mandiri dan sejauh ini bisa terus. Sebelum 1998 mungkin ada," kata Encep dalam Bincang Bareng DKJN pada Jumat (16/4).
Dia menjelaskan, selama ini operasional TMII berasal dari penerimaan yang didapatkan badan pengelolanya, dan juga kemungkinan berasal dari sumbangan dana dari yayasan. Kendati demikian, sejauh ini belum diketahui jumlah penerimaan dan pengeluaran TMII. Hal ini nanti bisa diketahui dari hasil audit tim transisi pengembalian pengelolaan TMII kepada Kementerian Sekretariat Negara.
"Nanti kita akan lihat berapa penerimaan, berapa pengeluaran. Nanti semua akan kelihatan di audit yang dilakukan oleh tim transisi," jelas Encep.
Lebih lanjut, Yayasan Harapan Kita (YHK) yang mengelola TMII selama ini hanya membayar pajak kepada pemerintah, bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menurut penjelasan Encep, hal tersebut disebabkan karena ketentuan soal PNBP itu memang tidak diatur dalam Keputusan Presiden nomor 51 tahun 1977 tanggal 10 September 1977 tentang pengelolaan TMII oleh YHK. Pengaturan mengenai PNBP itu nantinya akan lebih jelas setelah TMII kembali di bawah pengelolaan pemerintah.
"PNBP selama ini memang belum ada karena Keppres 77 itu belum mengaturnya. Jadi sekarang harus jelas kalau BMN (Barang Milik Negara) digunakan dan dilakukan pembenahan, harus jelas profit sharing-nya," ungkap Encep.
Demi pengelolaan TMII yang lebih baik, pemerintah mengembalikan pengelolaan TMII kepada Kementerian Sekretariat Negara. Masa transisi dilakukan paling lama 3 bulan.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TNI bakal mengevaluasi salah satunya dengan merelokasi laham Gudmurad setelah insiden tersebut.Ada Perumahan Warga
Baca SelengkapnyaAda juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaBerbekal keyakinan kuat meski dengan modal yang minim, Midah kemudian membaca peluang untuk memulai usaha kuliner ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.
Baca SelengkapnyaPeran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaPenggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaIa memastikan, tidak ada pengeroyokan terhadap dalam kejadian tersebut dan lebih kepada perkelahian.
Baca SelengkapnyaErick berkelakar, jika BUMN diminta mengelola Kota Tua seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), hal itu patut dipertimbangkan.
Baca Selengkapnya