TKDN jadi Indikator Penilaian Komisaris dan Direksi BUMN

Merdeka.com - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga mengatakan, penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi indikator penilaian tersendiri untuk komisaris dan direksi BUMN. Penilaian akan menentukan apakah mereka masih laik menjabat atau tidak.

"Kalau tidak mencapai TKDN, KPI (Key Performance Indicators) nya tidak tercapai dan ini akan membuat mereka untuk dipertimbangkan apakah diteruskan atau tidak diteruskan sebagai pengelola BUMN," ujar Arya, Jakarta, Kamis (25/3).

Arya mengatakan, direksi dan komisaris BUMN memiliki target untuk peningkatan TKDN. Hal tersebut harus tercapai dalam setiap proyek-proyek yang harus diselesaikan dalam periode tertentu.

"Salah satu penilaian direksi dan komisaris di BUMN adalah peningkatan TKDN. Jadi ada target target yang diberikan kepada komisaris dan direksi mereka harus mencapai TKDN," jelasnya.

Sementara itu, kata Arya, untuk melakukan penilaian penggunaan TKDN pemerintah sudah menunjuk Surveyor sebagai tim penilai. Sehingga tidak ada alasan bagi BUMN untuk mengklaim sendiri jumlah TKDN yang telah digunakan.

"Kita melibatkan Surveyor untuk menilai ini TKDN. Standarnya jelas. TKDN nya apa, standarnya jelas. Misalnya direksi bikin laporan kami sudah bikin TKDN sekian persen, ya itu versi mereka kita tentukan dengan melibatkan Surveyor di sini supaya pasti," tandasnya.

EWI: Indonesia Sibuk Urus Aturan TKDN, Lupa Bangun Industri

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean mengatakan, pemerintah selama ini terlalu sibuk membuat regulasi penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga lupa membangun industri komponen dalam negeri. Hal ini membuat Indonesia ketergantungan impor komponen terutama sektor migas.

"Sebetulnya kesalahan kita yang pertama adalah kita terlalu banyak bicara tentang menggunakan komponen dalam negeri. Tetapi kita terlambat bicara, atau jarang bicara, bagaimana membangun industri yang menyediakan komponen dalam negeri," ujar Ferdinand, Jakarta, Kamis (25/3).

Ferdinand mengatakan, kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai pasar empuk untuk penjualan komponen impor. Padahal ada banyak proyek yang harus menggunakan komponen yang canggih dan modern yang sebenarnya bisa dibangun di dalam negeri.

"Ini kita menjadi sebuah negara pasar. Kita hanya membeli, membeli, membeli. puluhan tahun kita lupa membangun industri. Bagaimana supaya komponen lokal ini bisa digunakan oleh industri kita termasuk BUMN kita. Kita terlalu sibuk mengurus regulasi TKDN, selalu itu yang dilakukan padahal tidak punya industrinya," katanya.

Maka dari itu pola pikir ini, kata Ferdinand, harus diubah agar industri dalam negeri dan BUMN bisa maju dengan mengandalkan penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas tidak kalah saing dengan produk-produk impor. Apalagi ada banyak BUMN hingga kini membangun proyek dengan kebutuhan alat canggih yang cukup besar.

"Mindset ini yang harus diubah jangan sibuk bicara TKDN, tingkatkan penggunaan bahan baku lokal tetapi kita tidak membangun industrinya. Sektor hulu sampai hilir ini tehnologinya tinggi semua tidak ada yang rendah tidak ada yang gampang dilakukan. Sektor energi luar biasa kebutuhan kita terhadap komponen dan perangkat yang akhirnya uangnya terbang keluar tidak kita nikmati," tandasnya.