Merdeka.com - Agustus 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menelurkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi dari ancaman krisis ekonomi dunia. Paket kebijakan itu keluar setelah Rupiah dan IHSG anjlok. Setidaknya ada empat kebijakan dalam satu paket penyelamatan ekonomi.

Seperti halnya SBY, pemerintahan kabinet Jokowi-JK juga menempuh langkah yang sama menyikapi kondisi perekonomian nasional. Bedanya, pemerintah Jokowi-JK memiliki 8 kebijakan dalam satu paket stabilitas ekonomi nasional. Rencananya, paket kebijakan penyelamatan ekonomi ini akan diumumkan Presiden Joko Widodo sore ini, Jumat (13/3).

"Kita usahakan sore ini akan keluar,karena banyak masalah teknikal ada keputusan Menteri Keuangan dan instruksi presiden," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Delapan kebijakan ini sudah ditetapkan namun masih ada yang harus dikaji lagi dari segi payung hukum. Salah satunya kebijakan insentif pajak yang bakal diberikan kepada pemodal atau investor.

"Misal insentif pajak jika melakukan investasi yang berorientasi ekspor sekian persen, kemudian berapa dapatnya dan berapa lama," jelasnya.

"Nanti kalau ada reinvestasi dividen berapa tahun dan berapa persen. Kita akan berikan insentif kepada perusahaan yg berorientasi ekspor, repratiasi, R&D, pemakaian content lokal," tambah Sofyan.

Sofyan menepis anggapan kurangnya koordinasi antara Kementerian dengan Presiden terkait delapan kebijakan tersebut. "Ini masalah teknikal saja," ucapnya.

Berikut paket kebijakan stabilitas ekonomi yang bakal diumumkan:

1.Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pengenaan bea masuk anti dumping, dan bea masuk pengamanan sementara (safe guard) untuk produk-produk impor yang terindikasi dumping.

2.Insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30% untuk pasar ekspor.

3.Penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) untuk galangan kapal nasional. Nantinya industri galangan kapal nasional tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4.Meningkatkan komponen Bahan Bakar Nabati (BBN) agar impor minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa dikurangi.

5.Insentif pajak bagi perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia yang tidak mengirimkan dividen tahunan sebesar 100 persen ke perusahaan induk di negara asal.

6.Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) akan menentukan formulasi pembayaran pajak pemilik atau perusahaan pelayaran asing.

7.Mendorong BUMN untuk membentuk reasuransi.

8.Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) akan mendorong dan memaksa proses transaksi di Indonesia memakai mata uang rupiah.