Tingkatkan Pelayanan, PLN Operasikan Pusat Informasi Terpadu
Merdeka.com - PT PLN (Persero) mengoperasikan Pusat Pengelolaan Informasi dan Solusi (P2IS), untuk meningkatkan pelayanan dan pemantauan aset yang dioperasikan serta yang sedang dibangun. Selain itu, P2IS untuk menghimpun seluruh data dan juga kondisi sistem ketenagalistrikan di tanah air. Saat ini data tersebut terpisah setiap wilayah.
"P2IS ini adalah cikal bakal advanced analysis, yang meliputi sistem operasi, project yang tengah dibangun PLN media crisis center dan juga memantau performance atau kinerja perusahaan," kata Pelaksana tugas Direktur Utama PLN Sirpeni Inten Cahyni, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (27/11).
Adanya P2IS bisa menjadi fondasi untuk menyatukan informasi yang selama ini belum tersentralisasi. Setelah informasi tersebut diterima kemudian dilanjutkan dengan analisa yang komprehensif. Sehingga bisa memberikan dan menganalisa langkah konkret dan efektif untuk menentukan tindak lanjut atau solusi permasalahan.
PLN menyadari dalam era digitalisasi seperti saat ini, data menjadi kunci utama dalam pengambilan keputusan dan solusi, mengembangkan peluang dan strategi bisnis perusahaan ke depan. Diharapkan dengan P2IS semua kinerja dan kondisi kelistrikan dapat dikelola sever optimum dalam memitigasi risiko dan sebagai sistem peringatan perusahaan.
"Salah satu fungsi P2IS adalah sebagai monitoring room. tetapi tidak hanya itu, P2IS sangat membantu dalam mempermudah jalannya meeting dan koordinasi antar bidang serta dapat membantu memastikan setiap keputusan penting, respon dan aksi yang diambil adalah seakurat mungkin sesuai data yang ada," tandasnya.
Perombakan Direksi dan Komisaris PLN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan merombak jajaran direksi dan komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Perombakan itu, nantinya akan dilakukan setelah dirinya pulang kunjungan kerja dari Korea Selatan.
"Kan tunggu Pak Erick turun dari Korea, sepertinya masih ada jadwal lagi jadi mungkin 29 (November) balik. Kita liat dulu," kata Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Arya Sinulingga, saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (26/11).
Meski begitu, Arya belum mengetahui nama-nama yang akan dirombak. Sebab, keputusan itu nantinya akan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN. "Kita liat dulu, suratnya belum kita ketahui. Tapi kan PLN bukan perusahaan tbk jadi tidak sulit kita lakukan kapanpun RUPS, tidak susah," ucap dia.
Rudiantara Ditunjuk jadi Direktur Utama PLN
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Mudah-mudahan segera dilantik, yang jelas saya sudah tanda tangan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dikutip dari Antara, Senin (25/11).
Pramono menyampaikan hal tersebut saat ditanya wartawan mengenai hasil Tim Penilai Akhir (TPA) untuk Rudiantara. "Mudah-mudahan segera dilantik, ini banyak perubahanlah di BUMN," tambah Pramono.
Rudiantara adalah Menkominfo periode 2014-2019. Sebelum menjadi Menkominfo, Rudiantara pernah menjadi Wakil Dirut PT PLN pada 2008-2009 lalu.
Selama di PLN, dia terlibat dalam pencarian pendanaan perusahaan terutama pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Setelahnya, dia mengundurkan diri.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kondisi Perusahaan Membaik, PTPN I Bayar Santunan Hari Tua Rp550 Miliar ke Pensiunan
Sejak tahun 2019, Kinerja PTPN Group termasuk Regional 1 PTPN I (Eks PTPN II) menunjukan peningkatan.
Baca Selengkapnya5 Persen PNS DKI Tak Masuk Kerja Hari Pertama Usai Libur Nataru
SKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.
Baca SelengkapnyaPLN Tambah Pembangkit Listrik Hijau di Nusa Penida, Aktif Mulai Tahun Depan
Sistem kelistrikan Nusa Penida akan ditambah kembali dengan pembangkit hijau sebesar 14,5 MW.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKN Beberkan Dugaan Indikasi Upaya Penggagalan Pemilu 2024
Ada juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaAturan Baru Berlaku 2024: Periode Kenaikan Pangkat PNS Jadi 6 Kali dalam Setahun
Proses penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan Sistem Informasi ASN atau SIASN.
Baca SelengkapnyaLewat Aplikasi I-MUT, Kini Kinerja PNS Dikawal Ketat
Sistem I-MUT ini bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan mutasi ASN.
Baca SelengkapnyaKASN: 183 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Pemilu 2024
Sebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaRatusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaPSI: Lanjutkan Sirekap, tapi Penyempurnaan Harus Dilakukan
Sirekap penting sebagai wujud keterbukaan informasi pada masyarakat.
Baca Selengkapnya