Merdeka.com - Pemerintah sudah menyadari ketergantungan konsumsi beras tidak ideal bagi ketahanan pangan nasional. Masalahnya, upaya diversifikasi malah mendorong masyarakat beralih pada komoditas yang masih impor.

Direktur Utama Badan Urusan Logistik Sutarto Alimoesso menjelaskan, permintaan agar masyarakat beralih dari beras diterjemahkan menjadi makan olahan gandum, terutama mi instan.

"Setelah meninggalkan nasi, konsumsi itu justru beralih kepada roti dan mi instan yang berbahan baku mayoritas impor," dalam Seminar "Refleksi 12 Tahun Ketahanan Pangan Indonesia" di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Kamis (2/10).

Ini akibat belum adanya bahan pengganti nasi yang kuantitasnya sepadan dengan terigu. Harga lebih mahal dan kemasan hasil olahan yang kurang menarik dirasa jadi penyebab lain masyarakat tidak mengonsumsinya.

Sutarto berharap semua pihak, termasuk kampus, bisa memikirkan solusinya bersama. BUMN pangan ini pun ikut usulan. Kalau bisa, distributor pangan diwajibkan menyalurkan produk pangan pokok berbahan lokal, seperti singkong atau sorgum. Contohnya saat mereka mendistribusikan terigu impor 100 kilogram, maka harus diwajibkan menyalurkan 10 kilogram tepung singkong.

"Jadi pangan berbahan baku lokal itu juga ikut tersalurkan ke masyarakat," kata Sutarto.

Dalam forum yang sama, Peneliti Ketahanan Pangan PSEKP Kementerian Pertanian Achmad Suryana menilai perlu ada reorientasi program ketahanan pangan, menjadi kemandirian pangan. Pengembangan komoditas pengganti beras harus ditentukan secara spesifik dan diberi target waktu yang jelas.

'Kalau kemandirian itu artinya optimalisasi produksi domestik. Ini harus terencana dan sistemik, ada optimalisasi daya saing lokal. Identifikasi mana saja yang mau dikembangkan," ujarnya.

Selain itu, inovasi dan teknologi pertanian jadi harga mati. Alokasi anggaran litbang pertanian juga perlu ditambah.

"Karena mungkin sudah ada teknologi yang tinggal dimatangkan 1-2 tahun sudah bisa disebarkan ke masyarakat," kata Achmad.