Timbulkan Macet, Kendaraan Parkir Sembarangan di Masa Nataru Harus Ditindak Tegas

Merdeka.com - Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Agus Taufik Mulyono, meminta kepada pemerintah dan aparat kepolisian untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang terparkir di badan-badan jalan arteri berbagai daerah. Hal ini diharapkan agar masyarakat yang bepergian pada masa angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 tak terjebak kemacetan.

"Kalau bicara jalan nasional yang bukan jalan tol bagaimana? Asal ada tindakan tegas ada parkir di badan jalan, tilang atau diapakan. Mau itu pejabat atau lainnya juga harus ditindak," katanya dalam acara diskusi persiapan angkutan mudik Nataru di Jakarta, Rabu (18/12).

Dia juga menekankan agar masyarakat tidak parkir kendaraannya di badan-badan jalan pada masa angkutan mudik Nataru. Sebab, itu akan mengganggu kendaraan-kendaraan lain yang akan melintas jalan tersebut.

"Kata kuncinya adalah kepatuhan, membutuhkan peran sentuh dari persoalan yang terkait dengan penegakan hukum," kata dia.

Dia menyebut selama ini masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan-aturan lalu lintas, termasuk parkir di badan jalan. Untuk itu, dirinya mendorong agar masyarakat dapat patuh dan tertib.

"Karena kita tidak perlu teknologi dan ilmu pengetahuan (atasi kemacetan), apalagi jalan terbatas, mobil tidak bisa dikurangi, sementara jalan tetap, pasti akan macet kalau masyarakat tidak patuh," tandasnya.

Strategi BPTJ Ajak Masyarakat Pakai Transportasi Umum

Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mencatat ada 88 juta pergerakan masyarakat di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dalam satu hari. Angka ini naik signifikan dari tahun 2015 yang hanya 47,5 juta pergerakan masyarakat.

Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang melahirkan tingkat kemacetan di berbagai wilayah. Upaya memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi massal pun tersandung ketersediaan moda transportasinya. Sebab, pemerintah hanya mampu menyerap 10 persen dari kebutuhan yakni 8,8 juta perjalanan.

Meski begitu di tahun 2019, BPTJ mencatat ada peningkatan masyarakat yang beralih ke transportasi massal. Ini terlihat dari adanya peningkatan modal share yang semula hanya 20 persen, kini menjadi 32 persen. Kecepatan rata-rata angkutan umum juga mengalami peningkatan dari angka 12 persen jadi 22,86 persen.

"Ini terjadi setelah adanya penerapan sistem ganjil genap," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono dalam Jumpa Pers Paparan Akhir Tahun BPTJ di Jakarta, Senin (2/12).

Namun, penerapan kebijakan ganjil genap bukan solusi terbaik. Pemerintah harus mengubah gaya hidup masyarakat dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal. Dengan demikian, BPTJ telah menyediakan angkutan umum sampai 67 persen dari kawasan Jabodetabek.