Merdeka.com - Wasekjen PDI–P, yang juga Deputi Kantor Transisi Jokowi – JK, Hasto Kristianto mengkritisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2015 yang baru disampaikan dalam pidato Nota Keuangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Hasto, anggaran dan kondisi fiskal warisan SBY ke Jokowi sangat rapuh.

Hasto menyebut, defisit fiskal sebesar 2,32 persen mempersempit ruang gerak Jokowi untuk menjalankan programnya. Besarnya defisit fiskal terjadi karena SBY menggelontorkan banyak dana untuk subsidi.

"Warisan Megawati ke SBY dulu kondisi bagus, defisit 1 persen. Harusnya bicara fundamen yang bagus. Anggaran baik nampaknya saja tapi mengandung kerapuhan secara sistemik. Defisit saja 2,32 persen," ucap Hasto di Jakarta, Sabtu (16/8).

Menurut Hasto, anggaran subsidi sebesar Rp 433 triliun termasuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat besar. Sedangkan, anggaran wajib untuk desa hanya Rp 9,1 triliun. Kondisi seperti ini seolah-olah menjebak Jokowi untuk menaikkan harga BBM subsidi.

"Fundamen diciptakan seolah olah terjebak. Bukan tampilan statistik semata tapi fundamen," tegasnya.

Namun demikian, Hasto menyebut Jokowi dan tim telah menyiapkan banyak cara untuk menghadapi ini. Salah satunya adalah dengan peningkatan penerimaan perpajakan. Namun, Hasto tidak menjelaskan secara gamblang bagaimana memperbesar pendapatan pajak negara.

"Masyarakat harus memahami apa yang diwarisi tidak seindah yang dipidatokan. Ruang fiskal kita rawan. Kalau pajak nantilah saya jelaskan, saya mau lapor dulu. Pokoknya akan ada tambahan penerimaan," tutupnya.