Merdeka.com - September tahun lalu, tim renegosiasi kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang dikomandoi Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri ESDM Jero Wacik resmi bekerja. Tim ini dibentuk melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 3/2012.

Persoalannya, hingga saat ini tim tersebut belum menunjukkan tajinya. Banyak kelompok yang mengkritik tim tersebut. Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) menuding tim tersebut dibentuk hanya untuk mengulangi kesalahan pada masa Orde Baru (Orba). Kritik juga datang dari kalangan pengusaha yang meragukan kemampuan tim itu.

"Harus (berhasil). Kalau tidak mampu mereka seharusnya tahu diri, malu, mundur. Itu hak rakyat. Ingat kekayaan alam kita bukan milik kelompok, tapi ini milik negara, bangsa kita," tegas Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Poltak O. P Sitanggang di Jakarta, Senin (15/4).

Pada Februari lalu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengklaim sedikitnya ada 9 Kontrak Karya (KK) dan 60 Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah bersedia bernegosiasi.

Namun, untuk kontrak karya Freeport, Newmont dan Vale nampaknya masih belum menyepakati butir-butir renegosiasi. Dalam lembar fakta Freport awalnya mereka memiliki Consession area luas wilayah 10.000 Ha lahan eksploitasi KK-A ditambah 202.950 Ha lahan eksplorasi KK-B sehingga total wilayahnya menjadi 212.950 Hektar. Kemudian pada tahun sudah 4 kali diciutkan menjadi 2.6 million Hektar. Dan pada tahun 2012, 75 persen wilayahnya sudah dilepaskan sehingga menjadi 212.950 Hektar.