Tim reformasi tata kelola migas harusnya di bawah Jokowi

Merdeka.com - Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika meragukan kinerja tim reformasi tata kelola migas yang dibentuk oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya, tim ini seharusnya berdiri sendiri langsung di bawah Presiden Joko Widodo agar tidak tebang pilih dalam memberantas mafia migas.

"Saya melihat tim ini tidak diberikan wewenang yang cukup. Ini harus dibenahi. Untuk itu saya berpendapat kalo tim ini penting harus ditingkatkan dan levelnya di bawah presiden langsung bukan di bawah ESDM," kata Kardaya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (6/12).

Selain itu, keraguan Kardaya bertambah lantaran tim yang dikomandoi Faisal Basri ini hanya diberi waktu selama 6 bulan.

"Tugas yang diberikan terlalu besar, tapi wewenangnya terbatas karena di bawah ESDM. Apalagi waktu kerjanya hanya enam bulan. Kalau tim ini levelnya di bawah presiden langsung mungkin bisa," ujar Politikus Gerindra itu. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menunjuk ekonom Faisal Basri untuk menjadi ketua komite reformasi tata kelola migas. Pembentukan tim tersebut dilatarbelakangi oleh praktik mafia migas yang saat ini sudah mengkhawatirkan.

Sudirman mengatakan pembentukan tim tersebut sesuai dengan arahan Pemerintahan Jokowi-JK untuk memberantas adanya mafia migas yang ada di Indonesia. Pasalnya, mafia migas juga berada dalam lingkungan pemerintahan sehingga dibutuhkan tim untuk memberantas mafia migas."Hari ini kita putuskan membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Tim ini akan diketuai ekonom senior kita, Pak Faisal Basri. Sektor ini (ESDM) sangat penting untuk dibiarkan dengan sendirinya," ujar Sudirman dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (16/11).