Merdeka.com - Terungkapnya aksi perbudakan terhadap anak buah kapal PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di perairan Benjina, Kepulauan Maluku, telah mencoreng wajah Indonesia. Dampaknya luas, menyangkut masa depan sektor kemaritiman nasional.

"Harus cepat kita laksanakan, mudah-mudahan. Kalau tidak ambil action tentunya berpengaruh (sektor kelautan). Nanti harus dilihat, siapa yang mengoperasikan kapal tersebut, siapa awak kapalnya dan dari negara mana," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (1/4).

Saat ini pemerintah Indonesia dan Thailand tengah menginvestigasi kasus itu. Bahkan, perwakilan pemerintah Thailand sudah tengah berada di kepulauan Maluku untuk menindaklanjuti kasus yang mencoreng wajah hukum perairan Indonesia."Hari ini sedang dicek di lapangan."

Pemerintah Indonesia dan Thailand akan mengacu pada aturan organisasi buruh internasional atau International Labour Organization (ILO) untuk menyikapi perbudakan tersebut. Ada dua aturan ILO yang secara tegas melarang adanya praktik perbudakan terhadap buruh.

"Itu kalau nggak salah ILO Nomor 99 sama ILO Nomor 105. Nah kita sekarang sedang dikaji, kalau menghadapi perbudakan seperti ini, bersama-sama kita gunakan dua ILO itu untuk mengambil langkah-langkah ke depannya, siapa yang harus mengambil keputusan dan tindakan apa yang harus diambil," kata dia.